Mukomuko, Sentralnews.com – Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) III Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Wakil Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Mukomuko, Joko Fajar Santoso, menitipkan pesan penting terkait masa depan petani sawit di daerah.
Pesan utama yang disampaikan Joko adalah terkait regulasi perhutanan sosial di Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, persoalan ini sangat krusial mengingat banyak masyarakat di Mukomuko yang saat ini menggarap lahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Joko meminta agar DPP APKASINDO dapat menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Presiden RI. Ia berharap masyarakat yang telah terlanjur menggarap lahan di kawasan HPT dapat diberikan solusi berupa pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), sehingga lahan tersebut tetap bisa digarap secara legal dan berkelanjutan.
“Utamanya tentang regulasi perhutanan sosial di Mukomuko. Apalagi banyak masyarakat yang menggarap HPT, maka kami meminta kepada DPP APKASINDO dan Bapak Presiden agar masyarakat yang telah menggarap lahan di HPT bisa buat Kelompok Tani Hutan dan tetap bisa digarap agar ada kepastian hukum demi kesejahteraan masyarakat. Ini penting sekali,” jelas Joko.
Selain itu, Joko juga menyoroti soal lahan-lahan yang telah disita oleh negara melalui Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan dikembalikan pengelolaannya kepada Agrinas. Menurutnya, penertiban harus dilakukan secara adil dan transparan.
Ia menegaskan, pemerintah juga harus menertibkan lahan milik oknum pejabat legislatif yang masuk dalam kawasan HPT.
“Dan sebaiknya juga ditertibkan lahan milik oknum pejabat legislatif yang masuk di kawasan HPT. Jangan sampai menguasai ratusan hektar tapi masyarakat lain justru tidak punya,” tegasnya.
Joko berharap, momentum PENAS III APKASINDO nanti dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum bagi petani sawit rakyat, khususnya di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
