BENGKULU, SENTRALNEWS.COM – Proyek Rekonstruksi Jembatan Beton Air Martan di Kabupaten Seluma kembali menjadi sorotan. Jembatan yang baru diresmikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada 6 Februari 2026 itu ternyata menyimpan sejumlah persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp1.088.835.409,09.
Tidak berhenti di situ, proyek yang dikerjakan PT RP tersebut juga tercatat terlambat diselesaikan selama 12 hari kalender. Akibat keterlambatan itu, terdapat denda yang belum dikenakan sebesar Rp173.742.762,14.
Jika digabungkan, nilai temuan keuangan dalam proyek Jembatan Air Martan mencapai Rp1.262.578.171,23.
Temuan tersebut terungkap setelah BPK bersama tenaga ahli dari Politeknik Negeri Padang (PNP) melakukan pemeriksaan fisik pada 17 dan 28 April 2026.
Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Beton Air Martan pada ruas Jalan Pasar Ngalam–Pasar Seluma–Pasar Talo Tahun Anggaran 2025.
“Dari hasil pemeriksaan fisik secara uji petik menunjukkan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi terhadap volume dan mutu pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.088.835.409,09.”
Atas temuan tersebut, PPTK dan PT RP menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. Penyedia juga menyatakan bersedia menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bengkulu.
Jembatan Rusak, Oprit dan Dinding Penahan Bermasalah
Selain persoalan keuangan, BPK menemukan kerusakan pada bagian oprit jembatan dan Retaining Wall Concrete (RWC) atau dinding penahan tanah di sisi arah sungai.
Saat pemeriksaan dilakukan, perbaikan terhadap oprit jembatan bahkan sedang berlangsung.
Berdasarkan laporan tenaga ahli PNP, kerusakan oprit diduga terjadi karena air masuk melalui celah bagian bawah RWC pada abutmen jembatan. Air tersebut kemudian menggerus timbunan oprit hingga menyebabkan kerusakan pada beton.
Sementara kerusakan RWC di arah sungai diduga berkaitan dengan mutu beton yang tidak memenuhi mutu rencana serta kesalahan dalam penyambungan dan posisi penulangan.
BPK juga menyoroti desain perencanaan yang dinilai belum mengantisipasi potensi gerusan air terhadap tanah timbunan oprit.
Konsultan perencana dari CV DC, berinisial EBP, mengakui pihaknya hanya berfokus pada penentuan kedalaman tanah keras untuk abutmen dan RWC.
Dalam laporan BPK disebutkan, konsultan perencana tidak mempertimbangkan daya gerus air dari bawah RWC bagian abutmen meskipun diketahui kondisi tanah dasar berupa tanah berpasir.
Posisi RWC Berubah, Konsultan Tak Dilibatkan
Persoalan lain muncul dari perubahan posisi RWC.
Dalam desain awal, struktur tersebut direncanakan berada di posisi arah pantai. Namun saat pelaksanaan, RWC justru dibangun di arah sungai.
Konsultan perencana mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan pemindahan posisi tersebut.
Menurut tenaga ahli PNP, perubahan posisi RWC seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada konsultan perencana untuk dilakukan analisis ulang terhadap dampak perubahan desain.
Kondisi tanah di lokasi juga menjadi perhatian. Tenaga ahli menyebut tanah dasar berupa pasir halus dengan kapasitas dukung rendah yang berisiko mengalami penurunan dan keruntuhan lokal ketika menerima beban konstruksi.
Tanah berpasir juga memiliki kuat geser rendah dan rentan mengalami erosi akibat pengaruh pasang surut air laut, terutama ketika terjadi banjir.
Pemindahan RWC ke arah sungai disebut membuat kondisi tanah semakin tidak stabil. Beban struktur memicu terbentuknya celah pada tanah dasar, kemudian terjadi erosi dan terbentuk rongga hingga akhirnya menyebabkan penurunan tanah di area oprit.
Pengadaan Rp16,29 Miliar Disorot
Bukan hanya pekerjaan fisik yang menjadi sorotan. BPK juga menemukan indikasi persoalan dalam proses pemilihan penyedia melalui Katalog Elektronik Versi 6.
Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.290.154.000. PPK kemudian menetapkan HPS dengan nilai yang sama.
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/DB/2025, paket dengan pagu di atas Rp15 miliar hingga Rp50 miliar diperuntukkan bagi penyedia berkualifikasi usaha menengah.
Dalam proses identifikasi, terdapat tiga penyedia yang memenuhi kualifikasi usaha menengah, yakni PT RP, CV TS, dan PT AL.
Namun, berdasarkan pemeriksaan dokumen pemilihan calon penyedia tertanggal 14 Juli 2025, proses dilakukan melalui metode negosiasi harga dan akhirnya PT RP ditetapkan sebagai penyedia dengan rencana nilai kontrak Rp16.006.775.890.
BPK menemukan hanya satu penyedia yang memiliki etalase item barang yang mendekati jumlah item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam HPS.
Yang lebih menarik, pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang terindikasi kemahalan menunjukkan harga kontrak terakhir dengan PT RP memiliki tingkat kemiripan lebih dari 99 persen dibandingkan harga dalam HPS.
BPK kemudian menyebut pemilihan penyedia melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi tersebut terindikasi praktik persaingan tidak sehat.
PPTK menyampaikan pemilihan melalui Katalog Elektronik dilakukan karena keterbatasan waktu apabila menggunakan mekanisme tender atau lelang. Perencanaan kegiatan sendiri baru selesai pada Juli 2025.
Proyek Terlambat, Denda Rp173,74 Juta Belum Dikenakan
Persoalan lainnya adalah keterlambatan pekerjaan.
Berdasarkan SPMK Nomor SPMK/858/BPBD/2025 tertanggal 16 Juli 2025, masa pelaksanaan proyek ditetapkan selama 168 hari kalender dan seharusnya selesai pada 31 Desember 2025.
Namun berdasarkan dokumen laporan harian, mingguan, dan bulanan, pekerjaan baru dinyatakan selesai 100 persen pada 12 Januari 2026.
Artinya, terdapat keterlambatan selama 12 hari, terhitung sejak 1 Januari hingga 12 Januari 2026.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPK menghitung denda keterlambatan sebesar satu permil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Dengan nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp14.478.563.511,37, denda yang seharusnya dikenakan mencapai Rp173.742.762,14.
“Dengan demikian terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp173.742.762,14,” demikian disebutkan dalam laporan BPK.
PPTK dan PT RP juga menyatakan sependapat dengan temuan tersebut. Penyedia menyatakan bersedia menyetorkan denda ke RKUD Provinsi Bengkulu.
Dengan demikian, total dua temuan keuangan dalam proyek Jembatan Air Martan mencapai Rp1.262.578.171,23.
Nilai tersebut terdiri dari Rp1.088.835.409,09 kelebihan pembayaran dan Rp173.742.762,14 denda keterlambatan.
Jembatan yang sempat menjadi simbol pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seluma itu kini justru menyisakan sejumlah pertanyaan: mengapa persoalan desain, perubahan posisi struktur, hingga kualitas dan volume pekerjaan baru terungkap setelah proyek selesai dan jembatan mengalami kerusakan?
