BENGKULU, SENTRALNEWS.COM – Ratusan warga Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Tengku Zulkarnain, saat kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Beragam aspirasi mencuat dalam pertemuan tersebut, mulai dari sulitnya mendapatkan pelayanan kamar rawat inap rumah sakit, persoalan data penerima bantuan sosial, kondisi jalan lingkungan yang rusak, hingga kebutuhan fasilitas warga.
Wiwik, warga RT 11, mengungkapkan persoalan yang dialami masyarakat ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia menyebut terdapat warga yang membutuhkan perawatan namun kesulitan mendapatkan kamar di sejumlah rumah sakit swasta karena alasan kamar penuh.
Menanggapi persoalan tersebut, Tengku menegaskan rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya pasien dalam kondisi darurat.
Menurutnya, rumah sakit harus memiliki mekanisme penanganan pasien darurat sehingga masyarakat tidak dibiarkan kebingungan ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Kalau ada pasien darurat, harus dilayani dan dicarikan solusi. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru ditolak begitu saja,” tegas Tengku.
Ia bahkan mengingatkan, apabila ditemukan rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan, DPRD tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki.
Kabar baik juga disampaikan Tengku terkait pengembangan RSUD M. Yunus. Pada 2027 mendatang, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut direncanakan mendapat penambahan puluhan kamar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, warga RT 10 mengeluhkan persoalan data desil yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial. Warga mengaku sebelumnya menerima bantuan, namun kini tidak lagi karena masuk dalam kategori desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Tengku mempertanyakan mekanisme penetapan data tersebut. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kondisi riil masyarakat di lapangan, termasuk data yang telah dilakukan oleh perangkat RT.
“Kalau sebelumnya warga menerima bantuan kemudian tiba-tiba tidak lagi karena perubahan desil, sementara kondisi ekonominya tidak berubah, ini perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Meski penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Tengku mengatakan masih terdapat alternatif bantuan yang dapat diupayakan masyarakat, antara lain melalui Baznas maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi sejumlah jalan di dalam gang yang mengalami kerusakan cukup parah. Tengku memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian dan segera dicarikan solusi agar akses warga dapat kembali nyaman dan aman.
Tak hanya persoalan jalan, Tengku juga menanggapi keluhan terkait keberadaan pedagang di kawasan depan Dehasen yang sempat mendapat penertiban Satpol PP. Ia menyampaikan solusi berupa rencana relokasi pedagang ke kawasan GOR.
Ia juga mengingatkan Satpol PP agar dalam menjalankan tugas penertiban tetap mengedepankan pendekatan humanis dan tidak bertindak arogan terhadap masyarakat.
“Penertiban boleh dilakukan, tetapi jangan arogan. Masyarakat juga harus diberikan solusi, salah satunya dengan menyiapkan tempat relokasi,” kata Tengku.
Respons Tengku terhadap aspirasi warga juga terlihat ketika masyarakat mengusulkan bantuan 100 unit kursi. Dari permintaan tersebut, Tengku secara spontan langsung membantu sebanyak 50 unit kursi untuk memenuhi sebagian kebutuhan warga.
Tengku juga membuka ruang komunikasi langsung bagi masyarakat yang menghadapi persoalan mendesak. Ia menyebut warga dapat menghubunginya untuk persoalan yang bersifat genting, seperti kebutuhan anak yatim maupun ibu hamil yang membutuhkan bantuan, untuk kemudian diarahkan mendapatkan penanganan melalui Baznas.
Bagi Tengku, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal DPRD, tetapi menjadi momentum untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mencari solusi atas kebutuhan yang muncul di tengah warga.
“Kita datang untuk mendengar apa yang menjadi persoalan masyarakat dan sebisa mungkin kita carikan solusinya,” pungkasnya.
