BENGKULU, SENTRALNEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd., SD, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mandiri hingga keluhan terhadap kondisi infrastruktur dan drainase.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Astuti turut menyoroti program BPJS Ketenagakerjaan mandiri dengan iuran murah yang dinilai cukup membantu masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut, terutama selama periode promo yang memberikan tarif iuran lebih ringan.
“Alhamdulillah mudah-mudahan setelah pulang dari sini adalah masyarakat yang membayar mengikuti iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sri Astuti.
Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat karena dengan iuran yang relatif terjangkau, peserta dapat memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, Sri Astuti mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan iuran, khususnya setelah masa promo berakhir. Ia menyebut tarif normal untuk kepesertaan tersebut nantinya akan lebih tinggi dibandingkan tarif promo.
Selain persoalan perlindungan tenaga kerja, infrastruktur menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam reses.
Sri Astuti mengatakan, warga masih mengeluhkan kondisi jalan maupun drainase yang selama bertahun-tahun telah diusulkan, tetapi belum juga terealisasi.
Keluhan tersebut, kata dia, di antaranya disampaikan warga Tengah Padang dan Bumi Ayu.
“Warga Tengah Padang mengeluh, warga Bumi Ayu juga mengeluh. Drainase juga sampai saat ini bertahun-tahun diusulkan belum terealisasi,” katanya.
Sri Astuti menilai persoalan infrastruktur perlu mendapat perhatian serius pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti kualitas sejumlah pekerjaan konstruksi jalan yang dinilai belum maksimal. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bentuk dan hasil konstruksi yang menurutnya terkadang terlihat tidak simetris atau terkesan dikerjakan tanpa perencanaan yang matang.
“Kadang-kadang terlihat terkesan aneh, kadang tidak ada konsultan. Padahal konsultan ada biayanya, tetapi pembuatan konstruksinya masih tetap tidak simetris, katakanlah begitu, karena seolah-olah kesannya asal-asalan,” ungkapnya.
Sri Astuti menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses akan menjadi bahan evaluasi dan perjuangan untuk ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
Ia berharap berbagai persoalan, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga usulan masyarakat tidak kembali tertunda.
