Bengkulu, Sentralnews.com- Guna membangun pemahaman bersama terkait penggelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa menggelar diskusi panel dengan tema ‘Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Pilkada Tahun 2020’.
Kegiatan ini juga dilatar belakangi pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor : 263-PKE-DKPP/VIII/2019 mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu.
Disampaikan Direktur LBH Narendradhipa, Riyan Pranata, dilatar belakangi adanya kekhawatiran terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang pasca Putusan DKPP RI, maka pihaknya berinisiasi menggelar diskusi panel tersebut.
Tujuan diselenggarakan diskusi panel ini, kata Riyan, agar adanya kesamaan pemahaman dari masing-masing pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan pemilu yang benar-benar bisa membuat terpenuhinya asas konstitusional penyelenggaraan pemilu.
“Tercapainya tujuan pemilu yang demokratis, tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidaksamaan pemahaman mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pilkada dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang,” tuturnya, Selasa (31/12/2019) di Auditorium Perpustakaan IAIN Curup, Kabupaten Rejang Lebong.
Selain itu, sambung Riyan, diskusi ini juga bertujuan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu demi terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini yaitu Arie Elcaputera (Akademisi/Dosen HTN Universitas Bengkulu), Abdusy Syakir ( Advokat / Praktisi Hukum), Visco Putra Alek Sander dan Ujang Maman ( Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ), serta Bakal Calon Bupati Rejang Lebong diantaranya Robiansyah, Fatrolazi, dan M. Fikri Thobari.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri 53 peserta yang terdiri dari Partai Politik se-Kabupaten Rejang Lebong, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa.
