Bengkulu Selatan_Sentralnews.com Dugaan Pungutan Biaya Pembelian Komputer Pada Persiapan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di SMPN 15 Bengkulu Selatan beberapa waktu yang lalu belum mendapat respon dan tindakan dari pihak Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dugaan Pungutan yang mencapai jutaan rupiah itu seharusnya sudah mendapat respon atau tindakan dari Dikbud,belum lagi adanya dugaan beberapa Sekolah Dasar(SD) di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memungut biaya perpisahan sampai Rp.400.000 /siswa.
Amanda,salah seorang kakak dari murid salah satu SD di Bengkulu Selatan yang meminta namanya di samarkan oleh pihak media beberapa waktu yang lalu karna takut berpengaruh terhadap kelulusan adiknya mengatakan “Di sekolah adik nya di pungut biaya 400 ribu/murid untuk biaya perpisahan,padahal orang tua tidak mampu,sekarang baru di angsur 200 ribu dan pembayaran itu pihak sekolah tidak mengeluarkan kwitansi,”akunya kepada wartawan sentralnews.com pada selasa 03/03.
Padahal beberapa waktu yang lalu di kutip dari pemberitaan salah satu media online,Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Rispin Junaidi Mpd mengatakan dan menghimbau, “Kepada seluruh sekolah SD dan SMP yang di bawah naungan Dikbud Bengkulu Selatan, untuk tidak melakukan pungutan atau mematok besaran biaya yang dibebankan kepada setiap wali murid.
“Seperti acara perpisahan itu tidak boleh memungut dan memberatkan bagi wali murid, kalau minta sumbangan semampunya, ya boleh boleh saja,” kata Rispin Junaidi.
Namun sayangnya apa yang di himbau dan sampaikan oleh kepala dinas sepertinya tidak di indahkan oleh beberapa sekolah yang di duga melakukan pungutan.Terbukti sampai saat berita ini di rilis belum ada tindakan dari pihak dinas terhadap beberapa dugaan itu dan seolah pihak Dikbud “Tutup Mata”.Beberapa kali wartawan ingin mengkonfirmasi Kadis namun belum bisa di temui dengan alasan sibuk mau rapat.
Mengutip tanggapan Kabid Dikdas Muhardin Mpd melalui pesan instan whatsapp nya,Muhardin hanya mengatakan “Soal keberatan seseorang orang tua bisa bahas dg pihak diknas karena soal menyangkut elektebilitas bupati,”ujar Kabid Dikdas.(TH)
