Bengkulu, Sentralnews.com- Usai Dempo Xler mengeluarkan statemen meminta Plt. Gubernur Bengkulu mengganti Pjs Bupati Kabupaten Lebong Herwantoni, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, serta Pjs Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Iskandar Zo yang juga Kadis Dinsos Prov. Kali ini Zainal yang juga Anggota DPRD Komisi IV Provinsi Bengkulu menduga ada kepentingan politik terkait mengusulkan nama-nama tersebut ke Kementrian Dalam Negeri RI.
“kita kawatir jangan-jangan mengusulkan dua orang kepala dinas sebagai garda depan dalam penanganan covid 19 dan dampak covid 19 dikarenakan adanya kontrak politik untuk kepentingan politik,” Pungkas Zainal pada saat dihubungi awak media.
Zainal juga menyayangkan apabila itu benar terjadi karena Aparatur Sipil Negeri (ASN) dilarang untuk berpolitik sesuai dengan aturan-aturan yang ada saat ini.
“jika itu ada tolong dijauhkan dari kepentingan itu apalagi penjabat kepala daerah itu adalah ASN sedangkan yang bukan ASN pun seorang kepala daerah wajib cuti,” Jelas Anggota Komisi IV yang juga mitra Dinas Kesehatan ini.
Tidak jauh berbeda dengan statemen Dempo Xler, Anggota Dewan dapil Kepahiang ini juga menilai saat ini Bengkulu sedang urgent menyusul Bengkulu peringkat 3 tingkat kematian tertinggi di indonesia jadi perlu adanya konsentrasi exstra di dua dinas yang bersentuhan langsung terkait penanganan covid-19.
“Kebijakan gub untuk mengusulkan kepala dinas kesehatan dan kepala dinas sosial untuk menjadi PLT bupati dinilau kurang tepat dikarenakan kepala dinas kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan covid 19 sedangakan dinas sosial juga sebagai garda terdepan dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi dari covid 19,”
Lanjut Zainal “Akibat dari diberikannya tugas baru sudah barang tentu kosentrari menjadi tidak fokus dalam melaksanakan tugas lama dikarenakan adanya tugas baru pada hal masalah covid 19 di provinsi Bengkulu masih terus meningkat,” Tutupnya. (01)
