Bengkulu, Sentralnews.com – Ketua DPD Demokrat Edison Simbolon bersama Ratusan kader Partai Demokrat Provinsi Bengkulu,Senin (15/03) mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu, Jalan Pangeran Natadirja.
Kedatangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Bengkulu, Edison Simbolon yang didampingi seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham, Imam Jauhari.
Dalam kesempatan tersebut Edison mengaku jika pihaknya mengutuk keras tindakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang diduga menjadi aktor dibalik terselenggaranya kongres luar biasa (KLB) yang akhirnya mengukuhkan dirinya sebagai Ketum versi KLB.
“Kami mengutuk keras atas apa yang telah dilakukan oleh Moeldoko Cs. Tindakan yang telah ia lakukan dengan maksud merebut kepemimpinan Partai Demokrat yang sah telah mencederai demokrasi di negeri ini,” kata Edison.
Lebih lanjut, Edison menyebut jika Moeldoko yang ditunjuk sebagai ketua umum versi KLB yang diselenggarakan di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang bukan pemimpin Partai Demokrat yang sah.
“Faktanya KLB yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat. Kami minta agar Kanwil Kemenkumham menyampaikan ke pusat bahwa kami Kader Demokrat Provinsi Bengkulu tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan sah yaitu Ketum AHY. Kami minta Menteri Yasonna tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang,” tegasnya.
Edison Simbolon juga memastikan 10 ketua DPC, PD Demokrat yang di Bengkulu saat ini hadir di Kemenkumham menyatakan bahwa tidak ada yang hadir di KLB Sibolangit Sumut tersebut, dan tidak pernah memberikan kuasa atau mandat kepada siapapun untuk hadir di KLB tersebut
“Sekali lagi semua ketua DPD dan DPC Provinsi Bengkulu setia kepada Ketum AHY dan tidak mengakui KLB abal di lakukan di Sibolangit,”Tegasnya.
Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Imam Jauhari mengaku akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan kader demokrat. Ia mengatakan jika pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan kepada Mnteri Hukuk dan HAM, Yasonna Laoly.
“Kami menyambut baik pertemuan hari ini. Secepatnya akan kita tindaklanjuti dan tentu hasil audiensi hari ini akan segera kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,” tutupnya.
