Palembang,SentralNews.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) diwakili Plh. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Akhmad Najib, mengikuti rapat kerja tematik program dan kegiatan bertema sinergitas penanganan konflik sosial di daerah.
Raker tersebut, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akhmad Najib mengikuti secara virtual dari Sumsel Command Center, Kamis (1/4/2021).
Pada kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Tito Karnavian, MA, Phd menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi dalam sebuah kelompok karena adanya persekutuan kepentingan pada kelompok tersebut.
“Ini masalah yang dapat menimbulkan konflik yang besar jika tidak dimanajemen dengan baik,” ungkapnya.
Ditambahkannya juga konflik yang perlu diwaspadai adalah konflik ideologi, ini merupakan konflik yang sangat berbahaya karena manusia dengan sangat mudahnya, jika berlandasan dengan ideologi yang mereka percaya.
“Paham ideologi yang salah dapat membuat sesorang pajak anarkis dan nekat dalam melakukan sebuah tindakan, untuk itu kita perlu masalah masalah ini agar tidak terjadi konflik – konflik dimasyarakat yang berlandaskan ideologi”, tegasnya.
Untuk mengatasi berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia, Tito menyatakan bahwa hal tersebut dapat dimanajemen dengan baik dengan menerapkan teori manajemen konflik,
Yaitu angkat persamaannya dan tekan perbedaannya, hal ini diharapkan dapat menyatukan suatu kelompok yang berlandaskan dengan pancasila.
“kita harus masuk dalam mengahdapi masalah ini agar konflik antar suku, agama dan kelompok masyarakat dapat kita hindarkan,”
Tentunya hal ini harus dilakukan secara sinergitas oleh pemerintah pusat, daerah dan desa yang melibatkan banyak unsur didalamnya termasuk masyarakat itu sendiri.
Ia juga mengintruksikan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten / Kota agar segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang harus didukung juga dengan pembiayaan yang harus dimasukan dalam anggaran daerah.
Why it need to done, karena masyarakat yang menjadi korban konflik banyak yang mengalami kerugian seperti kerusakan bangunan rumah, tempat ibadah bahkan korban akibat konflik tersebut.
“Dengan adanya perencanaan anggaran ini maka biaya penanganan akan hal tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah, tentunya dengan perencanaan anggaran yang baik,” tutur Tito. (Adv/Daeng)
