Bengkulu, SentralNews.com – Proses Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini masih banyak belum di ketahui masyarakat Kota Bengkulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, SIP, M.Si menghimbau Pemerintah untuk turun langsung untuk memberi santunan terutama dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang sudah berlaku Di Kota Bengkulu saat ini, Selasa (13/07/2021).
Ia mengatakan, banyaknya larangan-larangan untuk masyarakat dalam menjalankan PPKM, terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Hal ini Pemerintah harus menerima resiko dalam setiap pro kontra tersebut.
” Saya mendukung ppkm itu, asal bukan ppkm darurat, Sejak awal corona yang terjadi dari tahun 2020, saya selalu menyarankan tracking. Misalnya seperti di pelabuhhan,bandara karena penyebaran itu berasal dari orang luar, atau masyarakat yang keluar masuk daerah, terutama seperti Pegawai Sipil, Pejabat Negara, bahkan Bisnis man,oleh karena itu tracking sangat perlu,” ujar Dempo.
Melihat angka kasus Virus Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang semakin meningkat, ia juga meminta agar masyarakat antusias dalam mengurangi kegiatan yang bersifat kerumun. Dempo juga meminta agar masyarakat jujur jika mengalami gejala agar segera di periksa, hal ini menghindari permasalahan pribadi.
Dempo Xler juga mengungkapkan bahwa dibalik prokontra ini, pemerintah harus pro aktif, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi cukup. Maka disinilah peran Pemerintah dijalankan untuk bisa membantu masyarakat,terutama yang menjalankan Isolasi Mandiri dan masyarakat yang saat ini tidak bisa kerja akibat PPKM.
“Apalagi saat gubernur berjanji akan membagikan gas gratis, membantu membayarkan listrik untuk kelas kebawah,nah dan disinilah peran pemerintah harus dijalankan dan turun langsung membantu rakyat kebawah. Inikan soal berdaulat kepada rakyat, karena masyarakat saat ini tidak bisa bekerja, Isolasi, susah makan oleh karena itu mari bantu. untuk yang memiliki ekonomi lebih, mari bantu rakyat yang kesusahan saat ini,” jelas Dempo.
Untuk penertiban, pemerintah akan melakukan himbauan secara humanis, namun tidak ada pemerintah yang memerintah untuk menertibkan secara paksa.
“Kalau kita menemukan pedagang berjualan di jam PPKM, kita tanyakan kenapa mungkin ada yang belum tahu, atau siang tidak berjualan, dan berjualan di malam hari. Boleh berjualan untuk para pedagang, namun tidak mengajukan untuk makan di tempat agar tidak terjadinya kerumunan. Masyarakat ini kan butuh makan, ketika maryarakat mengalami isolasi maka di beri santunan. Maka dari itu, pemerintah bisa memberikan bantuan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” pungkas Dempo. (Ta)
