Bengkulu,SentralNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Suimi Fales menyatakan tidak setuju dengan wacara Kemenpan RB untuk menghapuskan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.
“Kalau saat ini belum setuju dengan wacana KemenpanRB tersebut. Seharusnya sebelum menggulirkan sebuah wacana, harus diperhitungkan secara matang,” kata Suimi, Selasa (1/2/22).
Menurut Suimi, tenaga honorer selama ini memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Ia meminta pemerintah untuk bertanggung jawab jika kebijakan ini nantinya meningkatkan angka pengangguran.
“Jika wacana itu benar-benar direalisasikan, pemerintah pusat harus ikut bertanggungjawab ketika angka pengangguran di daerah meningkat,” ujarnya.
Ia khawatir peningkatan angka pengangguran ini nantinya bakal berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas. Suimi berharap pemerintah memikirkan solusi untuk hal tersebut.
“Tidak sedikit masyarakat di Bengkulu ini menggantungkan hidupnya dari pendapatan menjadi honorer. Bisa-bisa jadi bandit nanti karena kelaparan. Harusnya dibekali terlebih dahulu melalui sosialisasi, pemahaman dan solusinya,” katanya.
“Memang harus bijak tidak bisa sekaligus. Jangan sampai karena beban belanja pegawai harus dipangkas sekalian,” lanjut Suimi. (Adv)
