Bengkulu, SentralNews.com – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos, menghadiri paparan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta sekaligus mendorong agar seluruh tenaga kerja yang ada di Provinsi Bengkulu mendapatkan Jaminan Tanaga Kerja. Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin saat bertemu Tim Komisi IX DPR RI beserta ajaran juga stakeholder terkait, Senin (10/10/2022) di Ruang Pola Provinsi Bengkulu.
Saat ini capaian perlindungan tenaga kerja Bengkulu masih rendah. Hal ini perlu terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.
Menurut Gubernur Rohidin bahwa banyak manfaat yang akan diterima oleh pekerja di samping memberikan rasa aman bagi pekerja.Gubernur Rohidin mengingatkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan para karyawan maupun pekerjanya untuk mendapatkan jaminan tenaga kerja.
“Kita melibatkan para pelaku usaha, tentu kita akan data perusahaan – perusahaan mana yang sudah mematuhi, mana yang belum itu akan kita peringatkan dengan keras,” tegas Gubernur Rohidin.
Dalam pertemuan ini Gubernur Rohidin juga memaparkan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu, yang telah diserahkan kepada kementerian untuk ditingkatkan menjadi UPTD Pusat, Balai Pusat Vokasi yang kini telah memasuki tahap pertama yang ditargetkan pada 2024 selesai dibangun.
Ke depannya Balai Pusat Vokasi ini akan memiliki program, peralatan, juga pembimbingan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bengkulu.
“Ini akan menjadi solusi angka pengangguran cukup tinggi terutama lulusan – lulusan tingkat SMA yang ada di Provinsi Bengkulu. Tentunya kita meminta dukungan komisi IX bagaimana program kerja ini dapat direalisasikan,” minta Gubernur Rohidin.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Gubernur Rohidin dalam pertemuan ini, Ketua Tim Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan, dirinya bersama tim komisi IX akan membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu. Komisi IX berkomitmen bersama stakeholder terkait memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya di bidang – bidang yang dibawahi oleh Komisi IX DPR RI. (Adv)
