Jakarta, Sentralnews.com – Harmoni Muslim Nusantara (HMN) menggelar acara Focus Group Discussion (FDG) dengan tema “Harga BBM berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran” di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2022).
Narasumber yang berkesempatan menyampaikan materi dalam forum tersebut adalah Surya Vandiantara, SE.Sy., M.Ag. (Dosen Univ. Muhammadiyah), KH. Luthfi Hakim, MA. (Ketua Umum dan Imam Besar Forum Betawi Rempug), Prof. Dr. Ali Munhanif., M.A.,Ph.D. (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), dan FX. Arief Poyuono, SE. (Ketua Umum LPPC19-PEN). Kegiatan FGD bertujuan untuk menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia terkait penyesuaian harga BBM yang beberapa bulan ke belakang mendapatkan respon pro-kontra dari masyarakat.
“Dari segi kemampuan negara dalam menopang kenaikan minyak global, negara Indonesia sedang berada dalam fase dilema menghadapi harga minyak. Pemerintah mencoba segala cara untuk menjaga daya beli dan daya tahan masyarakat dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi program utama” jelas Prof. Dr. Ali Munhanif.
Munhanif menambahkan bahwa subsidi BLT BBM saat ini menjadi langkah awal yang harus tepat sasaran dilakukan, agar masyarakat nantinya terbiasa dan tidak bergantung pada harga minyak bersubsidi. Transisi masyarakat diperlukan dalam pemanfaatan subsidi supaya tepat dan berkeadilan.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa selama ini BBM bersubsidi justru dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga distribusi BBM bersubsidi dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya beban subsidi yang ditanggung pemerintah terus membengkak dan membebani keuangan negara. Apalagi kenaikan harga minyak dunia juga turut berdampak pada kenaikan harga BBM di Indonesia.
Arief Puyono menambahkan penyesuaian harga BBM saat ini yang dialihkan menjadi subsidi BLT menjadi strategis pemerintah dalam menjaga roda ekonomi nasional ditengah perlawanan ancaman inflasi yang mungkin terjadi.
“Budaya ekonomi di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia begitu kuat dalam mengutamakan kesejahteraan dan konsumsi masyarakatnya. Hal yang terpenting adalah pengalihan subsidi yang harus dikawal dan terkontrol supaya tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang terdampak” jelasnya.
Selain BBM, KH. Luthfi Hakim berpendapat bahwa sektor lain yang memerlukan perhatian agar pemanfaatan subsidi berjalan dengan baik adalah peningkatan SDM sehingga kualitas SDM negara meningkat dan tidak lagi bergantung pada subsidi pemberian Pemerintah kedepannya.
“Pengalihan subsidi BBM menjadi perbaikan dalam transportasi juga perlu namun tidak terpusat pada perkotaan. Dukungan peningkatan SDM harus didukung dengan transportasi yang baik. Jika peningkatan SDM dan perbaikan transportasi berjalan bersamaan maka penggunaan anggaran dapat dianggap tepat dan berkeadilan” tambahnya.
Selanjutnya dalam FGD ini, Surya Vandiantara berpendapat bahwa perbaikan produktivitas masyarakat adalah hal wajib yang harus dikembangkan supaya stigma masyarakat bahwa pencabutan subsidi berarti ekonomi melemah harus dihapuskan. Hal tersebut perlu dilakukan demi membiasakan pola pikir masyarakat agar kelak di masa depan bangsa Indonesia dapat terbiasa dengan hal-hal seperti pengalihan subsidi dan penyesuaian harga barang sehingga tidak mengejutkan dan mengganggu kehidupan.
FGD ini juga dihadiri sejumlah mahasiswa dari UIN Jakarta, UNPAM, Budi Luhur, UNJ, STAI Sadra, Universitas Bhayangkara Bekasi, dan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2.
