Blitar, Sentralnews.com – Kasak-kusuk terkait dugaan adanya iuran 3 juta oleh para kepala desa se-Kabupaten Blitar yang terjadi pada saat Bimtek Kepala Desa di Batu Malang, menjadi perhatian serius Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Terkait hal tersebut Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan, kemarin pihaknya baru mendengar hal tersebut, karena dirinya berhalangan hadir saat gelaran bimtek tersebut.
“Untuk mengklarifikasi hal tersebut pihaknya akan memanggil semuanya, para kades, PAPDESI dan Kepala Dinas DPMD untuk menjelaskan hal itu,” ucap Wabup Rahmat melalui sambungan telepon, Jumat (16/12/22).
Masih menurut Wabup Rahmat, dan kalau tujuannya memang untuk menambah wawasan seperti bimtek atau lainya sebenarnya itu bagus, namun seharusnya ada kejelasan (surat) peruntukannya, semisal mau mengadakan Bimtek.
“Bagus aja, jika tertib administrasinya, apalagi jika untuk pelatihan karena itu untuk organisasi. Namun kalau mau buat kegiatan seyogyanya ya buat surat terlebih dahulu tujuannya untuk apa, dan peruntukannya untuk apa agar bisa dimengerti. Semisal untuk Bimtek dengan dana sekian untuk sewa gedung, mamin dan lainnya seperti itu kan jelas RAB nya untuk apa saja iuran tersebut, sehingga tidak jadi isu seperti ini. semoga menjadi pembelajaran untuk tertib administrasi,” Ujar Wabup Blitar Rahmat Santoso.
Sementara itu Kepala Dinas PMD Rully ditanya terkait hal itu mengatakan, “dirinya tidak mengetahui, tetapi mendengar setelah saya di konfirmasi oleh Wabup Blitar Rahmat Santoso, Senin (12/12/22) siang.
Rully menjelaskan terkait pertemuan di Batu Malang , ” Bahwa disitu memang ada Kegiatan Dinas PMD, Bimtek Peningkatan Kapasitas bagi Kades se – Kabupaten Blitar, Nara sumbernya ada KPK lewat zoom , Kemenkeu, dan Kemendagri lewat zoom juga .
“Dan pada saat di Batu Malang, sebelum pembukaan pihak PAPDESI Kabupaten Blitar minta tempat ke Pihak kami, untuk pertemuan dan disana hadir Ketua PAPDESI dengan Korcam, saat itu tidak membahas uang, hanya membicarakan rencana kegiatan terkait Hukum, Bimtek bersama PAPDESI, ” ungkap Rully .
“Setelah itu, malam nya pembukaan, dan di buka oleh Assiten, lalu saya pamit pulang karena ada kegiatan lain, dan mendengar ada iuran uang sebesar Rp 3 juta sayapun tahunya dari Wabup, lalu saya konfirmasi ke Ketua PAPDESI ya..benar katanya Ketua PAPDESI.
“Disini saya tegaskan,” saya tidak menyuruh terkait iuran Rp 3 Juta kepada kades kades, apalagi isu isu yang beredar bahwa saya menerima dan mengkordinir, Sekali lagi saya tegaskan ,” Saya Tidak menerima , dan mengkordinir dan tidak menyuruh ,yang saya suruh adalah ada draff MOU itu yang kita bahas , itu selalu saya ingatkan ,” tegas Rully .
Rully juga mengatakan ,” DPMD punya kewajiban dan memiliki fungsi untuk pembinaan pemerintah Desa, baik Kades, Perangkat Desa BPD dan lainnya. sedangkan PAPDESI (asosiasi), itu perkumpulan mereka, kalau saya mengawal dalam penyelengaraan Pemerintah Desa, pembagunan kemasyarakatan, APBDes dan lainnya,” terang Rully .
Sementara itu PAPDESI Kabupaten Blitar, melalui humasnya Kades Rejowinangun Bagas Wigasto ditemui sewaktu acara Bimtek yang menghadirkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai narasumber pada Kamis (15/12/2022), mengatakan, bahwa uang iuran itu merupakan iuran Kepala Desa untuk menunjang aktifitas dari pada organisasi Papdesi.
“Contoh hari ini kita melaksanakan Bimtek, kemudian Minggu depan kita melaksanakan Bimtek untuk 220 Kades, dan juga untuk pelaksanaan Musda. Jadi uang iuran itu merupakan bagian iuran Kades untuk membesarkan organisasi Papdesi. Kalau ada isu uang itu untuk kepentingan A dan B itu tidak benar,” bantah Bagas .
Bahwa informasi saat mengumpulkan itu spontanitas tidak di beritahu sebelumnya ,” Kades Rejowinangun membantahnya, ada suratnya, surat untuk himbauan iuran ada. Dalam pola penyampaian informasi di PAPDESI, ada beberapa hal, bisa ketemu langsung, bisa lewat surat, terkait iuran itu sudah di musyawarahkan, di sepakati antara Korcam dan pengurus PAPDESI ada disitu dan ada surat nya juga, dan tidak hanya kali ini saja.
Namun ketika salah satu Korcam ditemui untuk wawancara media pada Sabtu (10/12/2022), pihaknya mengiyakan adanya iuran tersebut, namun terkesan enggan menjawab dan malah bilang tidak tahu diserahkan ke mana dana tersebut ,” ungkapnya .
Perlu di ketahui, rumor terkait dugaan iuran para Kades yang terjadi saat Bimtek Kades-kades di Batu Malang, awalnya malah Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang dengar secara tak sengaja.
“Kalau isu iuran kepada Kades se – Kabupaten Blitar sebesar Rp 3 Juta itu awalnya dari saya. Saya tak sengaja dengar kabar dan ditegur, saat ada acara turnamen golf dengan salah satu APH di Jawa Timur.
