Blitar, Sentralnews.com – Rapat koordinasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar, dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Blitar dengan dihadiri sekitar 70 an orang, Jumat (20/01/23) siang lalu.
Dalam agenda Rakor tersebut, terkait pemberangkatan PPDI Kabupaten Blitar yang akan mengikuti Silatnas jilid 3, yang dalam agendanya akan dilaksanakan di Istana Presiden Jakarta pada tanggal (25/01/2023) mendatang.
Seusai acara Ketua PPDI Kabupaten Blitar Supri Ariadi kepada awak media mengatakan, rencananya pihaknya akan ikut serta dalam aksi di istana presiden Jakarta pada tanggal 25 nanti. Dan tuntutan disana adalah menolak masa jabatan perangkat Desa disamakan dengan masa jabatan kepala desa 9 tahun.
“Sedangkan, siltap yang sekarang ini masih melekat pada ApbDes karena itu sudah ada khusus perangkat, maka kami berharap nanti ada aturan yang khusus. Jadi siltap itu di pisahkan dari ApbDes dan langsung ke perangkat desa masing masing,” pinta Supri Ariadi
Tentang, ketidakhadiran satu orang dewan pun pada pertemuan tersebut, Supri Ariadi menerangkan,”seyogyanya kita sudah bicara dengan ketua dewan, namun pak ketua ada acara mendadak, dan mereka mohon maaf tidak bisa ketemu kita.
“Namun, insyaallah lain waktu kita bisa ketemu,” cetusnya.
Ia juga mengatakan, kami berterimakasih sudah di fasilitasi tempat dan segalanya,”intinya kami mohon dukungan dari berbagai pihak khususnya dari DPRD Kabupaten Blitar, agar Silatnas ini bisa berjalan dengan baik,” ungkap Supri.
Lebih lanjut Ketua PPDI Kabupaten Blitar ini kembali menjelaskan, yang berangkat dari PPDI Kabupaten Blitar nanti sebanyak 450 orang, dengan 7 Bus dan 7 Elf.
“Namun perlu diketahui itu tidak semua perangkat Desa di Kabupaten Blitar ini berangkat, per Desa hanya 1 atau 2 orang yang berangkat, karena kami tetap mengutamakan pelayanan pada masyarakat agar tidak terganggu,” tandasnya.
Menanggapi pertanyaan awak media apakah ini aksi tandingan, pihaknya mengatakan, “aksi kami bukan tandingan dari aksi kepala desa kemarin, dan tidak ada hubungannya,” bantah Supri.
Sedangkan untuk akomodasi menuju silatnas mendatang, pihaknya mengatakan itu dari masing masing perangkat desa, kita patungan.
“Untuk akomodasi dan dukungan pihaknya juga sebenarnya ingin pimpinan di Kabupaten Blitar bisa mendukung. Namun belum ada waktu, kesempatan bertemu dengan mereka.
Supri Ariadi juga mengatakan, mekanisme pada Silatnas, nanti kita disana ada SOP nya yang juga harus diperhatikan, yaitu tidak boleh menjelek-jelekkan pihak lain, dilarang untuk keluar dari koridor yang kita tuntut.
“Selain itu, kita juga tidak boleh membawa senjata tajam dan sebagainya, serta tidak boleh membawa-bawa isu sara,” pungkasnya.(*/San)
