SentralNews, Bengkulu Selatan – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mengundang Dinas Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), perwakilan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), distributor pupuk bersubsidi, perwakilan kelompok tani, dan Bank Mandiri dalam rangka membahas tindak lanjut hasil pemantauan pupuk bersubsidi ditingkat petani pekan lalu, Senin (6/2).
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruangan rapat kerja Sekretariat DPRD, Komisi II mempertanyakan hal yang terkait dengan permasalahan pupuk bersubsidi yang sering terjadi selama ini. Mulai dari alokasi atau kuota pupuk bersubsidi untuk petani Bengkulu Selatan tahun 2023, alur distribusi, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Dari penjelasan yang disampaikan Dinas Pertanian, tahun ini alokasi pupuk bersubsidi meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan kuotanya sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani. Artinya alokasi pupuk bersubsidi tahun ini akan cukup memenuhi permintaan petani.
Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Holman, S.E meminta alokasi pupuk bersubsidi benar-benar didistribusikan untuk petani yang layak menerima. Dalam artian pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai distribusi pupuk bersubsidi salah alamat, sehingga kembali berujung persoalan banyak petani yang tidak kebagian jatah pupuk bersubsidi.
“Dari penjelasan dalam hearing tadi, terungkap kalau alokasi pupuk bersubsidi tahun ini sesuai dengan kebutuhan petani. Kami minta distribusi pupuk bersubsidi diawasi, Komisi II juga akan memantau itu. Pastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani yang layak menerima. Hak petani harus dipenuhi agar petani bisa sejahtera. Jangan lagi ada pihak-pihak yang bermain dalam distribusi pupuk subsidi ini,” kata Holman. [adv]
