Bengkulu, Sentralnews.com – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu sampaikan beberapa catatan dalam pandangan umum fraksi atas Raperda laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2022 sisa perhitungan.
Fraksi Gerindra menilai bahwa capaian keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 baik dari sektor Pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, BUMD, termasuk dana bagi hasil bukanlah sesuatu prestasi yang fantastis.
“Secara teoritis memang ada peningkatan, kami mengapresiasi itu. Peningkatan ini seharusnya bukan jadi barometer keberhasilan maksimal pembangunan dalam pemerintahan Provinsi Bengkulu. Bagi kami ini bukan gambar keberhasilan maksimal pemerintah Provinsi dalam fungsi pengelolaan pendapatan daerah,” kata Jonaidi Sp Saat membacakan pandangan umum fraksi Gerindra pada rapat paripurna ke 7 masa sidang 2, Senin (03/07/2023).
Jonaidi memberikan sebuah referensi peraturan Gubernur no 48 tahun 2018 tentang penjabaran APBD perubahan Provinsi Bengkulu. APBD Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 3,38 triliun.
“Hari ini Pergub 41 tahun 2022 sebagai Pergub perubahan APBD. APBD Provinsi Bengkulu hanya 3,149 triliun. Begitupun dari sisi pendapatan. PAD tahun 2018 mencapai 999 miliar sedangkan PAD 2022 tercatat 895 miliar terjadi penurunan 100 miliar,” ujarnya
Dikatakannya, perbandingan ini menjadi kritikan pedas bagi Gubernur untuk APBD tahun 2023 dalam hal pendapatan setidaknya mampu menyamai pendapatan bahkan melebihi pendapatan pada tahun 2018.
“Kami menyadari covid pada tahun 2019, 2020 dan 2021 struktur APBD kita terjadi penurunan. Jadi bagaimana Hari ini covid sudah selesai. Kita minta pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah pada tahun 2023,” Ujarnya.
(Adv)
