Bengkulu, Sentralnews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu saat ini sedang menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina Pulau Baai Bengkulu terkait antrian BBM bersubsidi di Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Asisten II Pemprov R.A Denni di ruang kerjanya, (14/11/2023).
Dalam kesempatan yang lain Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip mengapresiasi inisiatif tersebut dan dia menilai sudah selayaknya pemerintah daerah (Pemda) mengambil sikap terkait susahnya mendapatkan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu terutama Bio Solar ataupun Pertalite, yang memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kita harapkan betul, pasca pemanggilan itu ada titik terang terkait keberadaan BBM bersubsidi ini. Apakah memang kuotanya yang kurang, atau ada penyebab lain. Kalau kuotanya terjadi pengurangan, secara otomatis harus ada usulan penambahan. Intinya harus ada langkah konkrit yang diambil pemda,” ungkap Yurman, Jumat (10/11).
Disisi lain, Yurman mengkritisi terkait penyaluran BBM bersubsidi, terutama jenis Bio Solar kepada masyarakat yang memiliki truk angkutan batu bara. Dia menilai pihak terkait selalu menyudutkan, dengan dalih bertentangan pada Peraturan Presiden (Perpres) dan SE Menteri ESDM. “Terus terang kita heran,” ujar Yurman.
Lebih lanjut, Yurman, kalau mereka memang tidak boleh menggunakan BBM bersusidi, untuk apa sampai Barcodenya dikeluarkan. “Dari sisi regulasi ini pemda ataupun Pertamina harusnya bisa melakukan analisa lagi. Karena kita menilai regulasi itu berlaku untuk angkutan batu bara dalam area pertambangan,” katanya.
(Adv)
