Kepahiang, Sentralnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang meraih prestasi gemilang dengan memperoleh Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 dengan predikat B. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Azwar Anas, kepada Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid, di Nusa Dua Bali pada Rabu (6/12/2023).
Dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas tahun 2023, Bupati Hidayattullah Sjahid menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menekankan bahwa prestasi ini tidak diperoleh dengan mudah, dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini tidak didapat dengan mudah, kedepan kita akan terus meningkatkan kinerja kita, dengan melakukan evaluasi-evaluasi tentunya,” ungkap Bupati Hidayattullah Sjahid.
Hasil pertemuan di Nusa Dua Bali menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang diminta untuk melakukan evaluasi yang berdampak nyata, tidak hanya dalam kegiatan rutin, tetapi juga melibatkan perubahan positif yang signifikan. Beberapa program pokok, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, akan menjadi fokus evaluasi.
“Ada beberapa program pokok yang nanti akan dilakukan evaluasi. Untuk itu kedepannya kita akan mengevaluasi kinerja yang ada,” jelas Bupati Hidayattullah.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga berkomitmen untuk terus mencari investor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai target investasi. Selain itu, peningkatan mobilitas zona integritas internal di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menjadi fokus kedepan.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’aruf Amin, yang turut menyaksikan penyerahan penghargaan, memberikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang meraih predikat B. Ia berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi instansi lain untuk terus berinovasi dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat.
Ma’aruf Amin menekankan bahwa pencapaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP, serta status zona integritas harus diikuti dengan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ia mendorong semua instansi untuk memperkuat orientasi Reformasi Birokrasi yang berdampak, sebagai bagian dari dukungan terhadap tujuan pembangunan nasional.
“Lakukan percepatan transformasi, yang menjadikan birokrasi berbasis digital terintegrasi,” tandas Ma’aruf Amin.ADV
Pewarta: Amarzoni
