Bengkulu, Sentralnews.com – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, membuka Rapat Pokja/FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu dengan tema “Mengefektifkan Tahapan Pengukuran IDI dan Mempercepat Rilis IDI Tahun Anggaran 2023” di Adeeva Hotel Pantai Panjang pada Jumat (26/4/2024).
Khairil menjelaskan bahwa IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan penerapan demokrasi di Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, IDI Provinsi Bengkulu mencapai angka 73,23.
“Ada beberapa temuan oleh BPS provinsi yang perlu dievaluasi bersama. IDI Provinsi Bengkulu pada 2022 mencapai angka 73,23 dalam skala 0 hingga 100,” ungkap Khairil.
Dalam FGD tersebut, tim Pokja membahas beberapa poin indikator penilaian untuk menentukan nilai IDI tahun 2024 Provinsi Bengkulu.
“Salah satu poin yang dibahas adalah indikator dari aspek kebebasan, yang mengukur sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian,” tambahnya.
Sementara itu, Statistisi ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu, Eko Fajariyanto, menjelaskan bahwa pengukuran IDI Indonesia melibatkan empat lembaga, yaitu BPS, Bappenas, Kemenkopulhukam, dan Kementerian Dalam Negeri. Data IDI Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan dari 72,20 menjadi 73,23 dalam skala 0 hingga 100.(Adv)
