
Lebong, Sentralnews.com – Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lebong bersama Tim Tabur Bidang Intelijen berhasil menangkap DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Merlin Karentina, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tes Cabang Curup tahun 2021–2022. Kamis, (27/2/2025).
Kajari Lebong, Evi Hasibuan, didampingi Kasi Pidsus dan Kasi Intelejen mengatakan, penangkapan ini dilakukan pada Rabu, 26 Februari 2025, pukul 15.00 WIB di Dusun Suka Jaya, Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Dalam operasi ini, pihak Kejaksaan Negeri Lebong bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Polsek Bahuga, dan perangkat desa setempat.
Sebelumnya, pada 24 Februari 2025, tim penyidik menerima informasi keberadaan DPO dan langsung bergerak ke rumah suami tersangka di Desa Serdang Kuring.
Setelah dipastikan keberadaannya, tersangka akhirnya diamankan dan dibawa ke Kejari Lebong untuk diperiksa serta menjalani penahanan. Ujar Evi Hasibuan.
Dilanjutkan Kejari, Merlin Karentina diduga berperan sebagai calo atau peluncur yang mencari debitur atau nasabah untuk mendapatkan pinjaman KUR tanpa melalui prosedur yang benar.
Dalam aksinya, ia bekerja sama dengan terdakwa lain dalam perkara ini, yaitu Nurul Azmi Riduan, yang merupakan mantri atau marketing di BRI Unit Tes Cabang Curup, yang telah ditangkap terlebih dahulu.
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong memastikan bahwa perkembangan kasus ini akan terus disampaikan kepada masyarakat.
“Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Kejari Lebong Evi Hasibuan dalam keterangan resminya di Kejaksaan Lebong.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penyaluran KUR yang seharusnya membantu pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat diminta lebih waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan program pemerintah seperti ini. (**)