Jakarta, Sentralnews.com – Bupati Lebong, Azhari, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Daerah yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (22/05/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Azhari menyampaikan bahwa Rakornas ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebong yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Rakor ini sangat relevan dengan komitmen saya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik transaksional, terutama dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong,” ujar Azhari.
Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan di Pemkab Lebong dilakukan secara profesional tanpa pungutan atau intervensi.
Menurutnya, hal ini juga telah dibuktikan dalam proses pengangkatan 67 Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dan Kepala Puskesmas.
“Saya memastikan bahwa dalam pengisian jabatan Pjs Kades dan Kepala Puskesmas tidak ada praktik transaksional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azhari juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Lebong saat ini telah menerapkan sistem pembayaran TPP berbasis kehadiran sebagai bentuk penguatan disiplin dan akuntabilitas aparatur.
“Saya menerapkan kebijakan bahwa pembayaran TPP disesuaikan dengan kehadiran masing-masing pegawai. Ini adalah langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab,” tandasnya. (**/FR)
