Bengkulu, Sentralnews.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk lebih aktif mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Permintaan tersebut disampaikan Helmi saat menerima kunjungan Plt. Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (23/6/2025).
“Kita ingin BPKP hadir sebagai mitra strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemerintahan – mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan – berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” ujar Gubernur Helmi.
Dalam pertemuan itu, Helmi juga menyoroti turunnya kualitas pengelolaan keuangan di beberapa daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Bengkulu Utara yang opini keuangannya turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta Kabupaten Kepahiang dan Kaur yang masih berada pada opini WDP.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin seluruh kabupaten/kota di Bengkulu bisa meraih opini WTP tanpa catatan ke depannya,” tegasnya.
Selain itu, Helmi mengungkapkan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya terkait pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan.
“Pemprov saat ini juga tengah berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan aset dan pendapatan daerah. Untuk itu, sinergi dengan BPKP, termasuk Satgassus yang sudah kita bentuk, sangat kami harapkan,” tutup Helmi.(AR)
