Bengkulu, Sentralnews.com — Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi masyarakat. Salah satunya terkait keterisolasian warga Pulau Enggano yang sudah berlangsung sekitar empat bulan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Dalam dialog bersama Komisi V DPR RI yang disiarkan Kompas pada Selasa (24/6/2025), Helmi Hasan memaparkan solusi inovatif yang diyakini bisa mengatasi masalah pendangkalan tanpa membebani keuangan negara.
“Soal anggaran pengerukan, sebenarnya sudah ada solusi. Banyak pihak swasta yang bersedia melakukan pengerukan secara gratis, asalkan mereka diperbolehkan mengambil pasir hasil pengerukan tersebut. Bahkan, di era Presiden Jokowi, pasir dari pengerukan ini boleh dijual, sehingga pemerintah daerah juga bisa mendapatkan pemasukan,” ujar Helmi Hasan dengan tegas.
Helmi menekankan, jika kendala hanya soal biaya, seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pengerukan. “Kita sudah sampaikan ini ke Pelindo. Kalau persoalan hanya anggaran, solusinya sudah jelas. Tinggal kita menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Helmi Hasan menegaskan bahwa penjualan pasir hasil pengerukan tetap mematuhi aturan dan tidak akan diekspor ke luar negeri. “Pasir itu tetap digunakan di wilayah Indonesia. Ada pihak swasta yang siap mengambil tanpa ekspor. Jadi, ini sangat memungkinkan dan sangat membantu,” jelasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengapresiasi solusi yang ditawarkan Helmi Hasan dan membenarkan bahwa penjualan pasir harus mendapat payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat. “Benar sekali yang dikatakan Pak Gubernur. Dengan adanya Inpres, bisa dijadikan dasar untuk membuat aturan khusus agar pengerukan bisa dilakukan oleh pihak swasta, namun tetap legal dan terkontrol,” kata Sudjatmiko.
Sudjatmiko menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen laut, pasir tidak boleh diekspor. Namun, jika digunakan di dalam negeri, hal ini bisa diatur lebih lanjut.
Helmi Hasan pun menegaskan pentingnya sinergi semua pihak untuk merealisasikan solusi ini. “Kita harus duduk satu meja: Pemprov, Pemerintah Pusat, Pelindo, Kemenhub, dan DPR RI. Kalau semua sudah duduk bersama, selesai persoalan ini. Tidak perlu lagi rakyat Enggano menderita,” tegasnya.
Dengan pendekatan kreatif dan keberanian untuk menawarkan terobosan, Helmi Hasan sekali lagi menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin yang selalu mencari solusi konkret demi kesejahteraan rakyat.ADV
