Bengkulu, Sentralnews.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditegaskan saat menerima kunjungan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, di ruang kerjanya, Kamis (26/6).
Kunjungan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh sinergi itu membahas pengawasan terhadap proses Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) serta penerimaan siswa baru di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Gubernur Helmi Hasan menegaskan, Pemerintah Provinsi tidak hanya siap diawasi, tapi juga mendorong partisipasi aktif lembaga pengawas demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami sangat terbuka terhadap pengawasan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Justru dengan sinergi bersama Ombudsman, kita bisa memastikan proses penerimaan berjalan jujur, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Helmi Hasan penuh keyakinan.
Menurut Helmi, pengawasan publik yang kuat bukanlah hambatan, melainkan pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita ingin masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk mereka. Untuk itu, setiap proses pelayanan publik harus dijalankan secara profesional dan tanpa celah penyimpangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, yang baru menjabat lima bulan setelah bertugas di Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Gubernur Helmi Hasan. Ia menilai kepemimpinan Helmi Hasan memberikan ruang yang luas untuk kolaborasi demi perbaikan tata kelola pelayanan publik.
“Kami senang bisa bersinergi langsung dengan Gubernur. Pengawasan terhadap SPMB dan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) adalah bagian dari tugas kami agar tidak terjadi maladministrasi,” ujar Mustari.
Pertemuan ini memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Ombudsman RI dalam mengawal integritas pelayanan publik. Gubernur Helmi Hasan pun menegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah hak semua orang. Kami pastikan tidak ada anak-anak Bengkulu yang dirugikan hanya karena sistem yang tidak adil,” tutup Helmi Hasan dengan tegas.
Dengan dukungan pengawasan yang kuat dari Ombudsman, Gubernur Helmi Hasan optimis Bengkulu akan menjadi contoh dalam pelaksanaan pelayanan publik yang bersih, adil, dan terpercaya.ADV
