Lebong, Sentralnews.com – Harapan ratusan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan nasib melalui seleksi PPPK tahun 2024 kini tercoreng oleh aroma kecurangan yang menyengat. Proses verifikasi administrasi di Kabupaten Lebong justru membuka tabir kelam dugaan maladministrasi dan manipulasi data yang dilakukan oleh oknum peserta dari dua instansi penting, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Dilansir dari Temuan ini diungkap langsung oleh Plt Kepala BKPSDM Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si, yang menyebutkan bahwa sejumlah berkas peserta yang telah dinyatakan lolos justru tidak memenuhi ketentuan dan terindikasi direkayasa.
“Ada beberapa berkas yang secara terang-terangan tidak sesuai aturan. Bahkan, kami menduga adanya manipulasi dokumen oleh peserta yang telah dinyatakan lolos tahap pertama,” ungkap Reko dengan nada prihatin, Selasa (9/7/2025).
Reko menyampaikan bahwa hingga saat ini proses verifikasi masih berjalan dan tinggal menyisakan berkas dari wilayah Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan. Dari total 616 berkas calon PPPK, seluruhnya akan segera diserahkan ke tangan Bupati Lebong untuk keputusan akhir.
Namun, kisruh ini belum selesai sampai di situ. BKPSDM juga mewanti-wanti potensi pelanggaran netralitas ASN, dengan menegaskan bahwa akan ada penyelidikan terhadap peserta yang diduga terlibat politik praktis saat Pilkada 2024.
“Kami buka ruang pengaduan masyarakat. Jika ada yang mengetahui calon PPPK terlibat politik praktis, silakan laporkan ke kami melalui WhatsApp di nomor 0822-8017-1518. Sertakan bukti foto atau video. Jika terbukti, calon tersebut akan dicoret dan tidak akan menerima SK pengangkatan,” tegas Reko.
Kabar ini langsung mengguncang lingkungan ASN dan tenaga honorer di Lebong. Banyak pihak menuntut ketegasan dan transparansi penuh dari Pemkab Lebong.
Masyarakat berharap seleksi PPPK tidak menjadi ajang ‘main mata’ atau balas budi politik, melainkan proses yang bersih, adil, dan profesional.
Kini publik menanti, apakah Pemkab Lebong berani menindak tegas para pelaku kecurangan, atau justru akan menutup mata atas praktik curang yang mencederai harapan ribuan tenaga honorer. (FR)
