Blitar, SentralNews.com – Keluhan terhadap layanan BPJS Kesehatan di wilayah Blitar Raya terus bergulir. Banyak warga merasa bukan dilindungi, melainkan justru terbebani oleh sistem yang dianggap berbelit, kaku, dan jauh dari nilai kemanusiaan.
Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono (Bagas), Wakil Ketua PKDI Kabupaten Blitar. Ia menilai BPJS Kesehatan kini kehilangan arah dan semangat sosial yang seharusnya menjadi ruh lembaga tersebut.
“Regulasinya semrawut, pelayanannya buruk. Kalau terus seperti ini, lebih baik BPJS dibubarkan. Rakyat bukan sapi perah,” tegas Bagas.
Bagas juga menuturkan kisah pilu seorang warga yang meninggal dunia setelah bolak-balik dari puskesmas ke rumah sakit hanya karena urusan administrasi.
“Ini bukan soal kartu aktif atau tidak, tapi soal kemanusiaan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menegaskan bahwa layanan diberikan sesuai prosedur dan tergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran.
“Kuncinya kartu aktif. Jika iuran lancar dan prosedur dijalankan, layanan pasti diberikan,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai BPJS kurang memiliki empati terhadap warga kecil yang menjadi korban sistem birokrasi yang kaku.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Hendra Wicaksono, turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai BPJS kini cenderung berperan seperti lembaga keuangan ketimbang lembaga sosial.
“Rakyat seolah hanya dianggap sebagai sumber dana, bukan penerima perlindungan,” ungkapnya.
Kekecewaan warga Blitar Raya menjadi potret masalah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sistem yang seharusnya menolong rakyat, justru membuat mereka lelah menghadapi aturan rumit dan pelayanan yang lamban.
“Sekarang BPJS lebih mirip debt collector berseragam kesehatan — cepat menagih, lambat melayani,” sindir Bagas.
Bagas bersama sejumlah kepala desa mendesak BPJS turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki pelayanan, terutama pada kasus darurat.
“Rakyat sudah cukup bersabar. Kami butuh tindakan nyata, bukan lagi janji prosedural,” pungkasnya.
Pewarta: Riyon
