Lebong. Sentralnews.com – Keluhan masyarakat terkait dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran akhirnya membuat Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si., turun langsung ke lapangan. Aduan yang masuk bukan main, mulai dari penerima yang merupakan keluarga pejabat desa, hingga warga lanjut usia yang justru terhapus dari daftar penerima tanpa alasan jelas.
Sidak dilakukan di Kantor Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, usai Wabup menerima laporan langsung dari masyarakat.
Dalam hasil sidaknya tersebut, Wabup menjelaskan, jika benar adanya indikasi Bansos yang tidak tepat sasaran, hal itu usai dirinya menerima keluhan warga dan langsung melakukan pengecekan di lapangan.
“Masyarakat banyak mengeluhkan bahwa penerima bantuan sosial yang tidak layak atau tidak tepat sasaran. Saya lakukan pengecekan, dan apa benar atau tidaknya, dan dari hasil pengecekan kita. Kita mendapati bahwa ada lansia dan warga tidak mampu, dan ternyata mereka dalam kategori layak untuk menerima bantuan, namun ternyata tidak terdata dan masuk sebagai penerima Bansos,” jelas Wabup.
Selain itu juga, Wabup Bambang mengungkap adanya temuan mengejutkan. Dari laporan masyarakat dan data awal dinas, terdapat kerabat bahkan anak Kepala Desa yang tercatat sebagai penerima bansos. Padahal, kategori penerima tidak memasukkan mereka sebagai kelompok warga berhak bantuan.
“Saya menerima aduan langsung dari masyarakat, dan kadis saya suruh cek. Ternyata ada kerabat dan anak kades yang menerima Bansos. Dari data kita dapat juga yang bersangkutan tidak layak,” tegas Wabup Bambang, Selasa (25/11/2025).
Temuan itu menimbulkan dugaan kuat bahwa proses pendataan di tingkat desa dan kelurahan tidak berjalan objektif dan tidak mengikuti standar verifikasi yang semestinya.
Tak hanya soal keluarga pejabat desa, sidak juga menemukan fakta lain, sejumlah warga lansia yang sebelumnya rutin menerima bansos, kini tiba-tiba tidak masuk dalam daftar penerima.
Padahal hasil pengecekan di lapangan menunjukkan mereka masih memenuhi kategori penerima bantuan.
Pada saat yang sama, banyak laporan masuk soal warga yang ekonomi tergolong mampu bahkan memiliki tiga kendaraan dan fisik
sehat, justru tetap menikmati bansos.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lebong, Leni Marlena, mengakui adanya kelemahan serius dalam proses pendataan yang dilakukan oleh petugas tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, masih banyak aparatur di bawah yang tidak melakukan verifikasi secara maksimal.
“Ada indikasi pendataan di tingkat desa dan kelurahan belum maksimal dan tidak bekerja dengan baik saat proses pendataan layak atau tidak layaknya penerima bantuan,” ujar Leni.
Melihat sejumlah kejanggalan tersebut, Wabup Bambang menginstruksikan agar pihak kelurahan, desa, dan Dinas Sosial segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh untuk memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran.
Ia meminta masyarakat yang merasa berhak namun belum terdata agar bersabar karena proses perbaikan data membutuhkan waktu.
“Kami meminta warga bersabar, karena pendataan ulang ini membutuhkan waktu cukup panjang, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan,” ujar Wabup.
Lurah Tes, Erwantoni, S.Pd, menegaskan bahwa pihaknya langsung segera menindaklanjuti instruksi Wabup tersebut.
“Besok dan secepatnya kita rapat untuk mulai pendataan ulang. Apabila ditemukan anak dan kerabat kades serta masyarakat yang tidak sesuai kategori, maka akan kita cabut namanya dari penerima bansos,” ungkapnya.
Suhardi (67), warga Kelurahan Tes, menjadi salah satu masyarakat yang mengadu. Ia mengungkap adanya warga dengan kondisi ekonomi baik tetapi tetap menerima bansos.
“Ada yang punya tiga kendaraan, masih sehat, tapi tetap dapat bantuan. Sementara saya dan anak yang kurang mampu dan berprofesi petani, belum pernah dapat bantuan apa pun,” keluhnya. (FR)
