APBD Lebong 2026 Anjlok Rp132 Miliar, Belanja Pegawai Tetap Gemuk

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Riswan Effendi, SE., MM,

Lebong. Sentralnews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong dipastikan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026. Jika pada 2025 pagu APBD berada di angka Rp784 miliar, maka pada 2026 turun menjadi Rp652,5 miliar. Artinya, terdapat pengurangan anggaran lebih dari Rp132 miliar.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Riswan Effendi, SE., MM, saat memberikan penjelasan terkait postur APBD Lebong, Selasa (30/12/2025).

Riswan menjelaskan, dari total anggaran APBD 2026 sebesar Rp652,5 miliar, belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, yakni mencapai Rp357,6 miliar.

Angka tersebut sudah termasuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena di dalam belanja BOS terdapat komponen belanja pegawai.

“Belanja pegawai itu di angka Rp357,6 miliar. Ini sudah termasuk belanja BOS, karena di belanja BOS juga ada belanja pegawai,” jelas Riswan.

Namun demikian, Riswan menegaskan bahwa tidak seluruh belanja pegawai menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagian belanja pegawai yang masuk dalam belanja BOS merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena penyalurannya dilakukan langsung ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah, kata dia, hanya melakukan pencatatan sebagai pendapatan dan belanja.

“Itu wewenang pemerintah pusat, penyalurannya langsung ke sekolah-sekolah. Kita di daerah hanya melakukan pencatatan saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riswan mengungkapkan bahwa proporsi belanja pegawai dalam APBD 2026 mencapai lebih dari 54 persen dari total anggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan fiskal ke depan, sehingga belanja pegawai diproyeksikan harus dikurangi pada tahun 2027.

“Kurang lebih 54 persen belanja pegawai itu harus dikurangi di 2027,” kata Riswan.

Ia juga menegaskan, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025, alokasi APBD Kabupaten Lebong pada 2026 memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur prioritas belanja agar tetap efektif dan tepat sasaran. (FR)