BENGKULU, SENTRALNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengaktifkan kembali akun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) milik organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas untuk mempercepat penanganan pengaduan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Reaktivasi Akun SP4N-LAPOR yang digelar di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (8/9/2026).
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi saat membuka kegiatan menegaskan bahwa efektivitas kanal pengaduan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga kecepatan respons dan tindak lanjut dari instansi terkait.
Ia meminta seluruh admin pengelola pengaduan di lingkungan Pemkot Bengkulu memastikan akun tetap aktif dan setiap laporan masyarakat segera ditangani.
“Sebanyak apa pun bentuk pengaduan masyarakat, kalau tidak direspons percuma. Kalau tidak ada tindak lanjut juga percuma,” tegas Dedy.
Pemkot Bengkulu juga berencana menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi pengelola pengaduan. Skema tersebut direncanakan mulai dikembangkan pada 2027, dengan penilaian berdasarkan kecepatan merespons laporan dan tindak lanjut yang diberikan.
Dedy bahkan berharap waktu tunggu respons pengaduan dapat ditekan hingga seminimal mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh kepastian atas laporan yang disampaikan.
“Kalau saya sih berharap masa tunggunya itu minimal lima menit. Jadi, langsung masuk, langsung direspons,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, menjelaskan reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat belum dikelola secara optimal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personel admin dan kelalaian dalam pengelolaan akun.
Menurut Nurlia, dari 50 akun yang telah disediakan untuk masing-masing OPD, terdapat akun yang masih aktif secara sistem, tetapi admin pengelolanya tidak lagi aktif menjalankan tugas.
Karena itu, setiap OPD ditargetkan menunjuk minimal satu hingga maksimal empat orang admin untuk memastikan pengelolaan pengaduan berjalan berkelanjutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan aspek penilaian Ombudsman. Selain itu, SP4N-LAPOR merupakan bagian dari sistem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Nurlia menjelaskan, standar waktu penanganan laporan ditetapkan selama tiga hari. Namun, ia berharap laporan terkait pelayanan masyarakat, seperti layanan puskesmas dan perizinan, dapat segera direspons secara cermat sesuai substansi pengaduan.
Melalui reaktivasi akun dan penguatan peran admin, Pemkot Bengkulu mendorong agar pengaduan masyarakat tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan, tetapi diikuti penanganan yang jelas dan terukur.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap respons pemerintah daerah.
