Batam, Sentralnews.com — Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan senilai Rp2,52 miliar di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mulai ditindaklanjuti. Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri memanggil pelapor untuk membahas substansi laporan pada Rabu (11/11/2026).
Pemanggilan itu dihadiri Ketua DPD Ormas BIDIK Kepri, Metio Sandi. Ia datang memenuhi undangan penyidik guna menyampaikan keterangan tambahan atas aduan yang dilayangkan Ormas BIDIK pada 3 November 2026.
“Hari ini benar kami mendapat pemanggilan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk pembahasan laporan aduan dugaan Tipikor terkait pembangunan jalan senilai Rp2,52 miliar di Sagulung,” kata Sandi kepada redaksi.
Menurut Sandi, pemanggilan tersebut menjadi tanda bahwa penyidik mulai mendalami isi laporan sebelum menentukan langkah penyelidikan berikutnya. “Pemanggilan hari ini baru sebatas pembahasan laporan aduan yang dilayangkan Ormas BIDIK beberapa waktu lalu. Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan ke rekan-rekan wartawan,” ujarnya.
Proyek yang dilaporkan adalah Peningkatan Jalan di Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pekerjaan ini merupakan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026.
Nilai kontrak proyek tercatat Rp2.520.000.000. Pelaksana pekerjaan adalah CV Teknikon Maratur Jaya, dengan masa kontrak 2 September 2026 sampai 31 Desember 2026.
Laporan BIDIK bernomor 1/LP-DPD-BIDIK-KEPRI/XI/2026 ditujukan kepada Kapolda Kepri cq. Dirreskrimsus Polda Kepri. Laporan disusun berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, hasil investigasi media, serta Pasal 41 UU Tipikor yang mengatur peran serta masyarakat.
Dalam dokumen laporannya, Ormas BIDIK menguraikan sejumlah fakta yang dinilai menyimpang dan perlu diusut lebih dalam.
Pertama, diduga pembangunan jalan lingkungan perumahan dibebankan pada keuangan negara. Pengembang Perumahan Rhabayu Green melalui Sahmadin Sinaga mengklaim lokasi jalan itu berada di luar kawasan perumahan. Namun, dokumentasi lapangan redaksi menunjukkan jalur tersebut masuk dan berbelok ke kawasan Tahap 3 serta Tahap 4 perumahan, lalu berujung pada jalan lingkungan hunian, bukan jalan umum. Padahal, menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permen PUPR No. 32 Tahun 2016, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan merupakan kewajiban pengembang, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Kedua, proyek diduga tidak memiliki dasar kewenangan yang sah. Merujuk SK Gubernur Kepri No. 485 Tahun 2023, sebanyak 25 ruas jalan provinsi di Kota Batam sepanjang 112,35 kilometer telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam per April 2023. Secara de jure, sejak saat itu tidak lagi ada status Jalan Provinsi di wilayah Batam.
Ketiga, proyek tercatat tidak masuk dalam daftar Musrenbang. Camat Sagulung, Muhammad Arfie, menyatakan proyek itu tidak tercatat dalam Musrenbang Kecamatan Sagulung Tahun 2024 dan 2025 serta dilaksanakan tanpa koordinasi dengan pihak kecamatan.
Keempat, muncul keterangan internal PUPP yang dinilai janggal. Mantan Sekretaris PUPP, Faizal, menyatakan proyek itu tidak dilaksanakan pada masa jabatannya. Padahal, plang proyek mencantumkan tanggal mulai pekerjaan 2 September 2026, saat dirinya masih menjabat hingga 13 Oktober 2026.
Kelima, proyek diduga tidak dilengkapi izin HPL dari BP Batam, padahal seluruh lahan di wilayah Batam berada dalam status HPL BP Batam.
BIDIK menilai rangkaian perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor, terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, serta Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang jabatan.
Pihak yang disebut sebagai terlapor adalah Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan Sungai Pelunggut TA 2026.
Ormas BIDIK mengajukan empat tuntutan: segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan; audit investigatif oleh BPK RI Perwakilan Kepri dan BPKP Kepri untuk menghitung besaran kerugian negara; pemeriksaan seluruh dokumen perencanaan, DPA, RUP, kontrak, izin HPL BP Batam, serta Berita Acara Hibah PSU dari pengembang; dan pemeriksaan lapangan atau uji petik ke lokasi jalan yang diduga masuk kawasan Tahap 3 dan 4 Perumahan Rhabayu Green.
“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak menuduh, kami melaporkan dugaan. Biarlah penyidik yang bekerja secara profesional dan membuktikan kebenarannya,” tegas Metio.
Hingga berita ini dirilis, Dinas PUPP Provinsi Kepri belum memberikan tanggapan resmi meskipun redaksi telah meminta konfirmasi. Polda Kepri melalui Ditreskrimsus juga belum merilis keterangan resmi terkait pemanggilan pelapor dan perkembangan penanganan laporan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, termasuk Dinas PUPP Provinsi Kepri, CV Teknikon Maratur Jaya, pengembang Perumahan Rhabayu Green, dan Polda Kepri, sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Editor Don/tim.
