BATAM, SENTRALNEWS.COM – Sebuah dugaan mengemuka terkait proses pemeriksaan truk lori di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Bea Cukai Punggur, Batam, untuk pengiriman barang dari Batam menuju Bintan dengan dokumen PPFTZ-02.
Pantauan media di lapangan menilai pemeriksaan yang dilakukan petugas terhadap muatan truk cenderung tidak menyeluruh, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara barang yang dibawa dengan dokumen surat jalan atau manifes.
Praktik yang diduga hanya memeriksa sebagian barang tanpa membongkar seluruh muatan dinilai rawan disalahgunakan. Muncul kekhawatiran bahwa barang di dalam truk bisa saja tidak sesuai dengan yang diberitahukan, seiring beredarnya istilah “minta ekspedisi” yang merujuk pada dugaan adanya permainan oknum dalam kelancaran pengiriman.
Menanggapi hal tersebut, awak media menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Humas Bea Cukai Batam melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 19 November 2026. Pihak Bea Cukai membantah adanya praktik formalitas dan menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.
Humas Bea Cukai Batam menjelaskan bahwa untuk dokumen PPFTZ-02, pemeriksaan fisik dilakukan sesuai mekanisme dalam PER-22/BC/2021 jo. PER-4/BC/2026 tentang tata laksana pelayanan PPFTZ, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan penerbitan persetujuan pengeluaran barang. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PER-22/BC/2021 dan mengatur tata cara operasional pemasukan serta pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas.
Secara lebih teknis, mekanisme pemeriksaan fisik mengacu pada Instruksi Kerja Bea Cukai Batam tentang Pemeriksaan Fisik Barang yang selaras dengan PER-1/BC/2023 sebagaimana diubah dengan PER-11/BC/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Regulasi ini mengatur bahwa pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen risiko, dengan tujuan memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis barang, memperoleh spesifikasi uraian barang, serta mendeteksi kemungkinan adanya barang yang tidak diberitahukan.
Terdapat dua metode pemeriksaan yang diatur: membuka kemasan barang secara langsung dan/atau menggunakan alat pemindai (X-Ray atau Gamma Ray). Pemeriksaan dengan pemindai dapat berfungsi sebagai pemeriksaan pendahuluan sebelum pembukaan kemasan, atau bahkan sebagai pengganti pemeriksaan fisik dalam kondisi tertentu. Revisi melalui PER-11/BC/2024 justru diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi alat pemindai dalam meningkatkan akurasi pengawasan.
Terkait kewajiban perpajakan, Humas menegaskan bahwa pengiriman barang dari Kawasan Bebas Batam ke Kawasan Bebas lainnya dalam hal ini Bintan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Ketentuan ini sejalan dengan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) yang berlaku bagi Batam, Bintan, dan Karimun.
Mengenai langkah pengawasan dan evaluasi, pihak Bea Cukai menyatakan bahwa sudah terdapat mekanisme penanganan apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan pemberitahuan barang. “Evaluasi dilakukan apabila dalam mekanisme tersebut terdapat fraud yang perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut,” pungkas Humas.
Dugaan serupa pernah mencuat sebelumnya. Pada September 2025, Kepala Kantor Bea Cukai Batam menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dokumen PPFTZ-02 dan menyatakan pihaknya melakukan double check melalui pemeriksaan fisik oleh petugas maupun spot check dan surveillance oleh unit pengawasan. Namun, sejumlah pemberitaan lain di Kepri masih menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan serta maraknya pelabuhan tikus yang diduga menjadi jalur penyelundupan dari FTZ Batam.
Hingga berita ini diturunkan, Bea Cukai Batam tetap pada posisinya bahwa prosedur telah dijalankan sesuai regulasi. Sementara itu, publik dan pelaku ekspedisi menantikan bukti nyata di lapangan bahwa mekanisme yang diatur dalam PER-22/BC/2021 jo. PER-4/BC/2026 serta PER-1/BC/2023 jo. PER-11/BC/2024 benar-benar diterapkan secara konsisten, bukan sekadar formalitas administratif.
Editor red/don












