Batam, Sentralnews.com – Posisi staf khusus Gubernur Provinsi Kepri perlu dievaluasi pasca menjadi temuan dalam LHP BPK yang dinyatakan sebagai bentuk penyimpanan. “Sebaiknya posisi staf khusus dihapus, karena sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh Gubernur. Sebagai pengarah dan pemberi masukan Gubernur dibantu oleh para asistennya dan staf ahli,” kata Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in Komari, SS kepada media.
Menurut Cak Ta’in, staf khusus itu tidak ada nomenklatur nya dalam tata pemerintahan sehingga ketika ada anggaran yang digunakan mereka untuk gaji atau kegiatan menjadi temuan BPK. “Pengangkatan staf khusus itu tidak lebih hanya sebagai bentuk balas budi politik karena mereka dianggap telah berperan selama suksesi pilkada memenangkan gubernur,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, sebenarnya banyak lembaga non struktural yang bisa ditempati para tim sukses tersebut sesuai dengan kebidanan keilmuan masing-masing, sehingga gubernur tidak perlu mengada-adakan jabatan yang sebenarnya tidak diperlukan.
” Apalagi ada staf khusus yang bertindak seolah-olah semua sudah dengan persetujuan dan bisa mengintervensi kebijakan gubernur ke OPD yang seharusnya lebih profesional,” jelas Cak Ta’in.
Satu nama staf khusus yang dinilai sangat dominan yakni Aluan, dan satu pejabat yang seharusnya sudah pensiun tapi tetap dikaryakan yakni Lamidi. ” Kedua orang tersebut perlu dievaluasi dengan serius jika memang mengganggu kenyamanan dan kinerja pejabat atau pegawai di lingkup pemerintahan provinsi.” ujarnya.
Cak Ta’in menegaskan, gubernur tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan demi kondusivitas kerja di lingkungan yang dipimpinnya. ” Sebagai politisi senior dan cerdas, kita yakin Gubernur akan mengambil keputusan yang tepat dan benar secepatnya terkait Maslah di atas,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Cak Ta’in, menjelang tahun pemilu 2024, tentu setiap orang dengan partainya masing-masing akan mencoba menanamkan pengaruhnya baik untuk kepentingan finansial dan jaringan yang bisa mensupport pergerakan partai maupun personal tokohnya. “Gubernur harus melihat dinamina tersebut secara lebih cermat dan mengambil tindakan tegas,” tambah Cak Ta’in. ***
Pres rilis/Don.
