Pembangunan Akses Jalan Teluk Sepang, Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Pastikan Pelindo Juga Berkontribusi

Bengkulu, SentralNews.com – Pembangunan akses jalan di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu ditaksir membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 miliar.

Merespon rencana pembangunan jalan di Kelurahan Teluk Sepang, Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin mengatakan pembangunan jalan ini harus ada andil dari  PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, atau yang dikenal dengan Pelindo.

“Artinya pemerintah kota menanggung Rp 3 miliar, kemudian kita berharap dari Pelindo juga Rp 3 miliar,” kata Nuzul soal rencana pembangunan jalan di Teluk Sepang.

Rencana pembangunan jalan Kelurahan Teluk Sepang itu juga disampaikan pada rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II DPRD Kota Bengkulu dengan Pelindo pada Selasa (20/9/2022).

Namun, untuk kepastian Pelindo untuk kontribusi atas pembangunan akses jalan ini masih menunggu keputusan dari pimpinan perusahaan.

“Mereka (Pelindo, red) akan berkomunikasi terlebih dahulu kepemimpinan. Kesimpulannya ketika misalnya Pelindo tidak menyanggupi untuk membantu pemerintah kota, akhirnya pemerintah kota pun tidak akan membangun jalan tersebut karena itu lahan Pelindo,” jelas Nuzuludin.

Ia menjelaskan angka Rp 6 miliar untuk pembangunan jalan tersebut, didapatkan berdasarkan keterangan pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu. Melihat Pemerintah Kota Bengkulu dan Pelindo selaku pemilik lahan harus bersinergi yang masing-masih harus menganggarkan Rp 3 miliar.

Selain itu, pihaknya ingin memastikan Pelindo memberi jaminan jika jalan alternatif tetap dibuka.

Apalagi jalan alternatif tersebut merupakan  akses sementara masyarakat untuk keluar masuk Teluk Sepang.

“Pertemuan sebelumnya, Pelindo bersedia membukakan jalan alternatif. Kan itu berada di lahan Pelindo. Sampai jalan utamanya nanti dibangun,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Keuangan dan SDM Pelindo Bengkulu, Saripudin menjelaskan terkait masalah anggaran, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan pusat.

“Anggarannya kan tidak sedikit, maka kami terlebih dahulu koordinasi ke pusat. Karena memang persoalan anggaran tersebut kami memang tidak ada anggarannya,” ungkapnya. (Adv)