Bahas Anggaran APBD, Dewan Kota Bengkulu Ariyono Gumai Minta Anggaran Pembangunan Balaikota Alihkan ke Penanggulangan Banjir Kota Bengkulu

Bengkulu, SentralNews.com – Dalam pembahasan anggaran pada APBD perubahan tahun 2022 ini, Fraksi Persatuan Perjuangan DRPD Kota Bengkulu, memberikan catatan dalam pandangan fraksinya.

Juru Bicara Fraksi Persatuan Perjuangan DRPD Kota Bengkulu, Ariyono Gumai meminta anggaran untuk pembangunan Balaikota agar dialihkan untuk penanggulangan Banjir di Kota Bengkulu.

Menurutnya, dengan anggaran Rp 35 miliar, dinilai sudah cukup untuk bangun Balaikota. Sehingga anggaran saat ini lebih efektif untuk penanganan banjir atau normalisasi drainase se-Kota Bengkulu.

“Itu hanya pembangunan Balai Kota, sudah menghabiskan anggaran Rp 35 miliar dan di APBD perubahan saya melihat adanya dan penambahan, kami tidak setujui, ” kata Ariyono, usai Raperda APBD-P 2022, Senin (19/9/2022).

Ia menjelaskan, dari fraksi persatuan perjuangan, tidak menyetujui berkenaan adanya penambahan bangunan Balai Kota di wilayah merah putih. Pihaknya meminta agar Pemkot mempertimbangkan dan melihat, akan kondisi ekonomi dan angka kemiskinan di Kota Bengkulu semakin meningkat.

“Kedua, kami juga menolak pembangunan rumah sakit tino galo. Karena berkenaan kininkita sudah memiliki rumah sakit Kota yang lebih lengkap dan secara SDM sudsh siap,” jelasnya.

Menurutnya, bangunan rumah sakit tino galo yang sudah di bangun yang berlokasi di Jl. Budi Utomo, Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu itu akan lebih bijak bila dijadikan sebagai poli ibu dan anak, yang merupakan bagian dari RSHD Kota Bengkulu.

“Kami rasa lebih pas, itu dijadikan poli ibu dan anak dijadikan poli ibu dan anak di rumah sakit Kota, ” imbuhnya.

Sementara itu, untuk menyikapi adanya kenaikan BBM maka harus ada program yang harus dijalankan.Ini berkenaan dengan penganggaran, kegiatan menekan laju inflasi untuk kegiatan kegiatan bantuan sosial.

“Jadi kami menekankan beberapa poin itu agar pemerintah kota bisa menindak lanjuti. Kami mendorong untuk menganggaran di dinas PUPR berkenaan dengan normalisasi sungai dan anak sungai, ” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Dedy Wahyudi mengatakan pada prinsipnya semua masukan fraksi akan dipertimbangkan.
Namun, juga tetap melihat pada kondisi anggaran saat ini.

“Pada prinsipnya semua masukan tadi akan kita akomodir. Kita juga melihat bagaimana struktur anggaran kita. Bicara persoalan banjir, kita sudah lakukan. Maka nanti anggaran drainase juga kita akan perbesar,” ungkap Dedy. (Adv)