Bengkulu, Sentralnews.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada Kamis (29/2/24).
Mereka disambut oleh pejabat Analis Deputi Bidang Pengembangan SDM dan Aparatur Pemerintah Kemenpan RB, Samsu Rizal, dengan tujuan memastikan kebutuhan teknis pengadaan guru di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengatakan pentingnya memastikan bahwa peran guru honorer di daerah tetap terjaga mengingat Bengkulu masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Kami ingin mengetahui apakah status guru honorer di daerah masih dapat dipertahankan, dan berdasarkan hasil audiensi dengan Kemenpan RB, hal ini masih memungkinkan selama masih diperlukan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik,” kata Edwar.
Komisi tersebut berharap pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah dapat memenuhi kebutuhan guru, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar atau guru honorer yang statusnya tidak jelas.
Samsu Rizal menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pada tahun ini melalui tiga tahap rekrutmen.
Terkait keberadaan guru honorer di daerah, Kemenpan RB tidak mempermasalahkannya selama masih diperlukan di sekolah. Namun, mereka menekankan agar tidak ada lagi penerimaan guru honorer agar tidak membebani belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembayaran gaji honorer.
Kemenpan RB memastikan bahwa mulai tahun 2025, tidak akan ada lagi tenaga honorer sehingga manajemen pengangkatan dan seleksi penerimaan guru honorer menjadi PPPK harus dilakukan dengan syarat yang memadai.(ADV)
