Lebong, Sentralnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran 2025, sekaligus mendengarkan jawaban resmi dari pihak eksekutif atas pandangan tersebut. Rapat digelar pada di ruang sidang utama DPRD, Kamis (7/8/2025).
Dalam forum yang berlangsung secara terbuka tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai masukan kritis, koreksi, serta usulan strategis terkait arah kebijakan fiskal dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.
Sorotan Fraksi tersebut, dari Serapan Anggaran hingga Utang Daerah. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Suan, mengungkapkan kekhawatiran terhadap rendahnya realisasi anggaran hingga akhir triwulan kedua.
Ia menekankan perlunya evaluasi internal yang lebih cepat dan meminta agar program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi prioritas.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, Rozi Evandri, mendorong agar pembangunan dilakukan secara merata. Ia juga menyinggung pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antarlembaga perangkat daerah.
Fraksi PKB yang diwakili Meta Liliana, secara tajam menyoroti beban utang belanja daerah yang masih tersisa sebesar Rp27,96 miliar akibat pengelolaan APBD sebelumnya. Ia menuntut agar perencanaan dalam RPJMD 2025–2029 ke depan dilengkapi dengan indikator yang lebih konkret dan terukur.
Tak ketinggalan, Fraksi Demokrat melalui Revi Doyosi menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta penguatan sektor pertanian sebagai basis ekonomi rakyat.
Adapun Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya yang diwakili Sriwijaya, berharap pembangunan ke depan dilakukan dengan pendekatan yang konsisten, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Menanggapi berbagai pandangan yang telah disampaikan, Bupati Lebong Azhari, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi pemikiran dari seluruh fraksi.
“Semua catatan dan koreksi yang telah kami terima akan menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan APBD maupun penyusunan RPJMD yang akan datang. Ini semua demi memperkuat arah pembangunan dan memperlancar jalannya roda pemerintahan,” ujar Bupati Azhari dalam pernyataannya.
Lebih jauh, Azhari menekankan bahwa kesuksesan program-program daerah tak lepas dari dukungan para anggota legislatif.
“Tanpa kerja sama dan dukungan dari dewan yang terhormat serta elemen lain, tentu mustahil bagi kami untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara maksimal,” tambahnya.
Dengan dilaksanakannya rapat paripurna ini, diharapkan sinkronisasi antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lebong semakin kuat untuk menatap tahun anggaran 2025 dengan optimisme dan arah yang lebih terarah. (FR)
