Blitar, SentralNews.com – Pemerintah Kabupaten Blitar tengah menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pendapatan daerah diprediksi turun hingga 11 persen. Meski demikian, Bupati Blitar Rijanto menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap konsisten, yakni berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sidang Paripurna pembahasan Rancangan APBD 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Blitar menjadi momentum penting untuk menentukan langkah pembangunan di tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rijanto menegaskan komitmennya untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.
“Sidang ini memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Blitar di tahun 2026. Rancangan APBD bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud tanggung jawab kita dalam mengelola dana publik demi kemakmuran bersama,” ujar Rijanto di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam pemaparannya, Rijanto menjelaskan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp2,31 triliun. Angka ini turun Rp298,18 miliar atau sekitar 11,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengoptimalkan efisiensi anggaran.
Penurunan paling signifikan terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang menyusut Rp313,03 miliar atau sekitar 15,27 persen dibanding APBD 2025. Hal ini terjadi akibat kebijakan nasional yang menyesuaikan mekanisme transfer ke daerah (TKD), agar selaras dengan program belanja pusat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Namun, ada sisi positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2026, PAD Kabupaten Blitar justru diproyeksikan meningkat menjadi Rp573,03 miliar, naik 2,66 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya menggali potensi lokal serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kita tidak boleh terpaku pada penurunan dana transfer. Ini saatnya berinovasi dan mencari cara kreatif untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan semangat gotong royong, kita bisa menjadikan tantangan ini sebagai peluang,” tegas Rijanto penuh optimisme.
Adapun total belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,35 triliun, turun 11,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, belanja operasional—termasuk gaji ASN, PPPK, serta pembiayaan sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan—mencapai Rp1,83 triliun. Sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp174,7 miliar, dan belanja tak terduga senilai Rp2,5 miliar.
Menutup penjelasannya, Bupati Rijanto menekankan bahwa APBD 2026 bukan sekadar laporan keuangan, melainkan arah dan komitmen bersama untuk masa depan Kabupaten Blitar.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan akan terus kami jalankan dengan semangat melayani dan mensejahterakan rakyat Blitar,” pungkasnya.
Pewarta: Riyon
