SENTRALNEWS.COM, LEBONG – DPRD Kabupaten Lebong menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos, dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD 2027 sekaligus Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Lebong tersebut, Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, secara langsung menyerahkan nota pengantar kedua rancangan kepada Ketua DPRD Lebong.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati dan membahas secara mendalam seluruh materi yang telah disampaikan pihak eksekutif.
“Kami dari DPRD Lebong akan melakukan pembahasan secara mendalam atas Rancanagan yang telah disampaikan,” sampainya.
Menurut Carles, pembahasan RAPBD bukan sekadar menjalankan agenda rutin tahunan. Namun, menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD menaruh perhatian terhadap setiap perencanaan anggaran yang diusulkan. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal hingga pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
Ia menegaskan, setiap anggaran harus dirancang secara cermat, terukur dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Lebong.
“Yang kita laksnakan untuk menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Tak hanya persoalan anggaran, DPRD juga memberikan perhatian terhadap rencana perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Carles menilai, penataan organisasi perangkat daerah harus mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Menurutnya, perubahan regulasi tersebut harus menghasilkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Dengan demikian, koordinasi antarperangkat daerah dapat berjalan lebih singkat, sementara pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
Sementara itu, Bupati Lebong, H. Azhari, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa RAPBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp729 miliar lebih.
Angka tersebut, berdasarkan penyampaian Bupati, mengalami peningkatan sekitar Rp32 miliar dibandingkan APBD tahun 2026 yang disebut sebesar Rp697 miliar lebih.
“Ada kenaikan sebesar Rp 32 miliar lebih untuk APBD Lebong tahun 2027,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh materi yang telah disampaikan dapat segera dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi dan fraksi DPRD Lebong, sehingga proses persetujuan RAPBD dapat berjalan sesuai tahapan.
“Besar harapan kami kepada seluruh anggota DPRD Lebong terkait apa yang telah kami sampaikan,” tutupnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Lebong diharapkan dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya secara optimal, sehingga RAPBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (FR)
