BATAMDAERAHNEWS

Polda Kepri Jawab Singkat, 10 Pertanyaan soal Status Hukum PT MMS/MME Tak Terjawab

×

Polda Kepri Jawab Singkat, 10 Pertanyaan soal Status Hukum PT MMS/MME Tak Terjawab

Share this article

Batam, Sentralnews.com — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau akhirnya memberikan tanggapan atas surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi terfokus terkait status hukum serta dugaan keterlibatan PT Multi Marine Sukses/PT MME dalam perkara dugaan TPPO dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun, jawaban yang diterima redaksi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) sore dinilai masih bersifat umum dan tidak menjawab secara rinci 10 pertanyaan yang diajukan.

Surat bernomor 150/SN-BTM/XI/2026 tertanggal 7 November 2026 itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, c.q. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri. Surat tersebut meminta konfirmasi resmi terkait status hukum PT MMS/MME, pemeriksaan manajemen, verifikasi surat tugas perusahaan, tangkapan layar email direktur PT MME kepada PT Rainbow, penyitaan dan penelusuran aset, pertanggungjawaban pidana korporasi, makna “pendalaman holistik”, gelar perkara, koordinasi lintas lembaga, hingga jumlah dan status tersangka.

Redaksi juga meminta jawaban tertulis atau kesediaan Polda Kepri memberikan klarifikasi resmi dalam waktu lima hari kerja sejak surat diterima. Namun, hingga jawaban diterima, tidak ada penjelasan tertulis yang merinci satu per satu pertanyaan tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., saat dikonfirmasi menjawab melalui pesan WhatsApp.

“terkait penanganan perkara tsb, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi2 korban, pihak Imigrasi, pihak MMS, Ahli dari Kementerian Pelindungan PMI, Melakukan pemanggilan keduakali thdp seorg WNA terkait perekrutan dan Keberangkatan CPMI ke Sing. Dan s. d saat ini masih dlm proses penyelidikan penanganan oleh atom Penyidik. Demikian Terimakasih,” ujarnya, Rabu (18/11/2026) sore.

Jawaban tersebut menyebut sejumlah langkah penyidikan, seperti pemeriksaan saksi korban, pihak Imigrasi, pihak MMS, ahli dari Kementerian Pelindungan PMI, serta pemanggilan kedua terhadap seorang WNA terkait perekrutan dan keberangkatan CPMI ke Singapura. Namun, jawaban itu tidak menjelaskan secara spesifik apakah PT MMS/MME telah memiliki status hukum sebagai tersangka korporasi atau belum.

Polda Kepri juga tidak merinci siapa pihak manajemen PT MMS/MME yang telah dimintai keterangan, dalam kapasitas apa, kapan pemeriksaan dilakukan, dan apakah keterangan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Begitu pula dengan pertanyaan mengenai verifikasi keaslian surat tugas berkepala PT MMS yang diberikan HM kepada korban, serta verifikasi tangkapan layar email atas nama Jahan Suthakar selaku direktur PT MME kepada PT Rainbow di Singapura.

Pertanyaan mengenai penyitaan dokumen perusahaan, pemeriksaan rekening, penelusuran aliran dana, pemblokiran aset, dan penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pelindungan PMI, UU Pemberantasan TPPO, UU No. 1 Tahun 2023, dan/atau UU TPPU juga tidak terjawab dalam pesan singkat tersebut.

Selain itu, Polda Kepri tidak memberikan penjelasan mengenai cakupan “pendalaman holistik” yang diberitakan sebelumnya, jadwal gelar perkara untuk menentukan status PT MMS/MME, target waktu penyelesaian pemeriksaan korporasi, serta koordinasi dengan BP3MI Kepri, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas Singapura.

Redaksi juga menanyakan apakah benar hingga saat ini hanya HM alias A yang berstatus tersangka, dan apakah ada tersangka lain, termasuk dari unsur manajemen PT MMS/MME, yang sedang dipertimbangkan. Pertanyaan itu pun belum memperoleh jawaban rinci.

Dengan jawaban yang masih bersifat umum, publik dinilai masih menunggu kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan korporasi dalam perkara yang menyeret HM sebagai tersangka. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi Polda Kepri maupun PT MMS/MME untuk memberikan klarifikasi resmi yang lebih lengkap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban tertulis resmi yang merinci 10 pertanyaan konfirmasi tersebut. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi melalui nomor telepon/WA yang telah disampaikan kepada Polda Kepri.

Editor red.