BATAM, SENTRALNEWS.COM — Upaya media meminta klarifikasi resmi atas dugaan keterlibatan PT Multistar Marine Engineering (PT MME) dan PT Multi Marine Sukses (PT MMS) dalam perkara dugaan TPPO dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) masih menemui jalan buntu. Surat permohonan konfirmasi yang dilayangkan ke manajemen perusahaan pada 7 November 2026 belum berjawab. Surat serupa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam juga belum mendapat respons. Sementara Polda Kepri sudah menjawab, tetapi hanya secara umum melalui pesan WhatsApp.
Media Sentralnews.com mengirim tiga surat pada 7 November 2026. Surat Nomor 150/SN-BTM/XI/2026 ditujukan kepada Kepala Polda Kepri, c.q. Kabid Humas dan Dirreskrimum. Surat Nomor 152/SN-BTM/XI/2026 ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Adapun Surat Nomor 155/SN-BTM/XI/2026 ditujukan kepada manajemen PT MME dan PT MMS. Ketiganya meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi dengan tenggat waktu yang berbeda.
Surat Nomor 155/SN-BTM/XI/2026 meminta klarifikasi kepada manajemen PT MME dan PT MMS terkait pemberitaan dugaan TPPO dan pelindungan PMI. Surat itu merujuk pada Surat Nomor 150/SN-BTM/XI/2026 kepada Polda Kepri serta pemberitaan berjudul “HM Ditetapkan Tersangka, Publik Menunggu Keterlibatan Manajemen PT MMS/MME”.
Dalam surat itu, media mengajukan sepuluh pertanyaan. Antara lain: bagaimana hubungan hukum dan operasional antara PT MME dan PT MMS; apakah manajemen membenarkan keberadaan surat tugas berkepala PT MMS yang diberikan HM kepada korban; apakah tangkapan layar email atas nama Jahan Suthakar selaku direktur PT MME kepada PT Rainbow di Singapura adalah benar dan berasal dari akun resmi perusahaan; apakah PT MMS/MME memiliki hubungan usaha dengan PT Rainbow; serta apakah manajemen mengetahui atau pernah menerima laporan mengenai dugaan pemberangkatan PMI tanpa prosedur resmi melalui HM.
Media juga menanyakan siapa saja pihak manajemen yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Kepri, apakah perusahaan telah menerima surat panggilan atau permintaan klarifikasi dari instansi lain, bagaimana kebijakan internal perusahaan dalam perekrutan dan perlindungan PMI, serta apakah manajemen bersedia memberikan pernyataan resmi atau diwawancarai. Terakhir, media meminta penegasan apakah perusahaan menolak seluruh dugaan keterlibatan atau ada hal tertentu yang perlu diklarifikasi kepada publik.
Media memberi tenggat lima hari kerja sejak surat diterima. Namun, hingga Rabu (18/11/2026) atau lebih dari tenggat yang diminta, belum ada tanggapan tertulis maupun kesediaan manajemen PT MME/MME untuk memberikan klarifikasi. Redaksi pun mencatat bahwa manajemen belum memberikan respons atas surat tersebut.
Berbeda dengan manajemen PT MME/MME dan Imigrasi, Polda Kepri akhirnya memberikan tanggapan atas Surat Nomor 150/SN-BTM/XI/2026. Jawaban disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) sore oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.
“terkait penanganan perkara tsb, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi2 korban, pihak Imigrasi, pihak MMS, Ahli dari Kementerian Pelindungan PMI, Melakukan pemanggilan keduakali thdp seorg WNA terkait perekrutan dan Keberangkatan CPMI ke Sing. Dan s. d saat ini masih dlm proses penyelidikan penanganan oleh atom Penyidik. Demikian Terimakasih,” ujar Nona dalam pesan singkat tersebut.
Jawaban itu menyebut sejumlah langkah penyidikan: pemeriksaan saksi korban, pihak Imigrasi, pihak MMS, ahli dari Kementerian Pelindungan PMI, serta pemanggilan kedua terhadap seorang WNA terkait perekrutan dan keberangkatan CPMI ke Singapura. Namun, jawaban tersebut tidak merinci sepuluh pertanyaan yang diajukan media.
Polda Kepri tidak menjelaskan secara spesifik apakah PT MMS/MME telah memiliki status hukum sebagai tersangka korporasi atau belum. Polda juga tidak merinci siapa pihak manajemen PT MMS/MME yang telah dimintai keterangan, dalam kapasitas apa, kapan pemeriksaan dilakukan, dan apakah keterangan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pertanyaan mengenai verifikasi keaslian surat tugas berkepala PT MMS yang diberikan HM kepada korban, serta verifikasi tangkapan layar email atas nama Jahan Suthakar kepada PT Rainbow, juga belum terjawab.
Pertanyaan mengenai penyitaan dokumen perusahaan, pemeriksaan rekening, penelusuran aliran dana, pemblokiran aset, dan penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pelindungan PMI, UU Pemberantasan TPPO, UU No. 1 Tahun 2023, dan/atau UU TPPU juga tidak terjawab dalam pesan singkat tersebut. Begitu pula dengan cakupan “pendalaman holistik”, jadwal gelar perkara untuk menentukan status PT MMS/MME, target waktu penyelesaian pemeriksaan korporasi, serta koordinasi dengan BP3MI Kepri, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas Singapura.
Redaksi juga menanyakan apakah benar hingga saat ini hanya HM alias A yang berstatus tersangka, dan apakah ada tersangka lain, termasuk dari unsur manajemen PT MMS/MME, yang sedang dipertimbangkan. Pertanyaan itu pun belum memperoleh jawaban rinci.
WNA yang diperiksa dua kali diduga Kumar Marimuthu
Dalam jawabannya, Polda Kepri menyebut telah melakukan “pemanggilan keduakali thdp seorg WNA terkait perekrutan dan Keberangkatan CPMI ke Sing.” Pernyataan ini mencuatkan pertanyaan: siapa WNA yang dimaksud?
Sebelumnya, Disnaker Batam menyatakan bahwa PT MME hanya melaporkan satu tenaga kerja asing (TKA) bernama Kumar Marimuthu. Berdasarkan keterangan itu, publik menduga WNA yang telah diperiksa dua kali oleh penyidik Polda Kepri adalah Kumar Marimuthu. Dugaan ini muncul karena nama tersebut satu-satunya TKA yang tercatat resmi di perusahaan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas WNA yang dimaksud belum dikonfirmasi resmi oleh Polda Kepri maupun Imigrasi Batam. Media masih menunggu keterangan resmi mengenai kewarganegaraan, jabatan, serta kapasitas WNA tersebut dalam pemeriksaan.
Selain manajemen PT MME/MME, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga belum memberikan respons atas Surat Nomor 152/SN-BTM/XI/2026. Surat itu meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait deportasi PMI, daftar hitam Imigrasi Singapura, serta pengawasan PT MMS/PT MME.
Ada sepuluh pertanyaan yang diajukan. Antara lain: apakah Imigrasi Batam memiliki catatan keberangkatan terhadap 13 korban/PMI yang diberitakan berangkat melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center dan kemudian ditolak atau masuk daftar hitam Imigrasi Singapura; apakah Imigrasi Batam telah berkoordinasi dengan otoritas Imigrasi Singapura; apakah paspor para PMI diterbitkan melalui Kantor Imigrasi Batam; serta apakah ada indikasi penggunaan dokumen perjalanan tidak resmi atau penyalahgunaan izin tinggal.
Media juga meminta konfirmasi terkait data izin tinggal, izin kerja, atau dokumen keimigrasian lain atas nama Kumar Marimuthu. Apakah dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan di PT MME. Media menanyakan pula apakah Imigrasi mencatat keberadaan TKA lain di PT MME, PT MMS, atau entitas afiliasinya, serta apakah terdapat catatan lalu lintas orang asing atas nama Jahan Suthakar yang diberitakan sebagai direktur PT MME, termasuk kaitannya dengan PT Rainbow di Singapura.
Pertanyaan lain menyangkut pengawasan kepatuhan imigrasi terhadap PT MMS/PT MME, potensi pelanggaran UU Keimigrasian, koordinasi lintas lembaga dengan Polda Kepri, BP3MI Kepri, Disnaker Batam, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, serta tindak lanjut untuk memastikan tidak ada lagi keberangkatan PMI tanpa prosedur resmi melalui pelabuhan internasional di Batam.
Media meminta jawaban tertulis atau kesediaan Imigrasi Batam memberikan klarifikasi resmi dalam waktu lima hari kerja sejak surat diterima. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Dengan manajemen PT MME/MME yang belum memberikan klarifikasi, Imigrasi Batam yang belum merespons, dan Polda Kepri yang baru menjawab secara umum, publik masih menunggu kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan korporasi dalam perkara yang menyeret HM sebagai tersangka. Begitu pula soal sosok WNA yang telah diperiksa dua kali dan diduga kuat bernama Kumar Marimuthu.
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi Polda Kepri, Imigrasi Batam, serta manajemen PT MMS/MME untuk memberikan klarifikasi resmi yang lebih lengkap. Namun, transparansi tetap dibutuhkan agar pemberitaan berimbang dan spekulasi publik tidak terus berkembang.
(Redaksi Sentralnews.com)












