BATAM, SENTRALNEWS.COM — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam kembali menjadi sorotan setelah tiga surat permohonan konfirmasi resmi dari Media Sentralnews.com dilayangkan dalam waktu bersamaan/berdekatan. Ketiganya menyangkut isu berbeda: keberadaan 32 tenaga kerja asing (TKA) asal China di PT Big Time Energy, dugaan sekitar 360 TKA asal Tiongkok di Proyek KEK Tanjung Sauh, serta kasus deportasi PMI dan pengawasan PT MMS/PT MME. Hingga Rabu (18/11/2026), jawaban yang diterima media masih sama: “masih dicek” dan “mohon waktu.”
Pola itu identik dengan jawaban Imigrasi Batam atas konfirmasi kasus 32 TKA di PT Big Time Energy (dahulu PT Thornova Solar Indonesia). Sejak konfirmasi pertama pada 29 Oktober 2026, pihak Imigrasi berulang kali menyatakan masih mengecek dan meminta waktu. Kini, pola serupa muncul ketika media menagih jawaban atas dua surat lain yang dilayangkan pada November 2026.
Tiga surat, satu pola jawaban
Surat pertama, Nomor 153/SN-BTM/XI/2026 tertanggal 7 November 2026, meminta konfirmasi dan keterangan resmi terkait 32 TKA asal China di PT Big Time Energy. Media mengajukan lima pertanyaan resmi: apakah Imigrasi telah menerima data/notifikasi terkait 32 TKA tersebut; apakah sudah ada pengawasan lapangan terhadap kesesuaian jabatan TKA dengan ITAS; apakah ada temuan pelanggaran administratif/substantif; bagaimana koordinasi Imigrasi dengan Disnaker dan Wasnaker; serta apakah akan ada pemeriksaan atau tindakan lanjutan.
Surat kedua, Nomor 156/SN-BTM/XI/2026, meminta konfirmasi dan pengawasan keimigrasian atas dugaan sekitar 360 TKA asal Tiongkok di Proyek Strategis Nasional KEK Tanjung Sauh, Kecamatan Nongsa, Batam, yang dikelola PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP), anak usaha Panbil Group. Media mengajukan tujuh pertanyaan, mulai dari jumlah dan data TKA yang terdata di sistem keimigrasian, keabsahan visa, KITAS/ITAS, RPTKA, dan IMTA, jalur masuk melalui Pelabuhan Rita Punggur, pengawasan lapangan, indikasi pelanggaran, tindakan hukum/administratif, hingga permintaan keterangan resmi.
Surat ketiga, Nomor 152/SN-BTM/XI/2026 tertanggal 7 November 2026, meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait deportasi PMI, daftar hitam Imigrasi Singapura, serta pengawasan PT Multi Marine Sukses (PT MMS) dan PT Multistar Marine Engineering (PT MME). Surat ini memuat sepuluh pertanyaan, antara lain soal data keberangkatan PMI melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, paspor yang masuk daftar hitam Imigrasi Singapura, keterangan Disnaker Batam bahwa PT MME hanya melaporkan satu TKA bernama Kumar Marimuthu, keberadaan TKA lain, catatan lalu lintas orang asing atas nama Jahan Suthakar, pengawasan kepatuhan imigrasi, potensi pelanggaran UU Keimigrasian, koordinasi lintas lembaga, hingga tindak lanjut.
Konfirmasi kasus 32 TKA PT Big Time Energy dimulai pada 29 Oktober 2026. Awak media menghubungi Kasi Humas Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, melalui WhatsApp terkait pengiriman link berita berjudul “PT Big Time Energy Diam, 32 TKA China Picu Dugaan Jabatan Fiktif Disistim.”
Saat itu, Kharisma menjawab singkat: “siap bg, saya cek dulu.” Keesokan harinya, 30 Oktober 2026, media kembali menanyakan perkembangan. Jawabannya: “Nanti kalo sudah ada saya info bang.” Namun, hingga berhari-hari kemudian, tidak ada jawaban substansial.
Karena konfirmasi melalui pesan singkat tak kunjung tuntas, media mengirim surat resmi Nomor 153/SN-BTM/XI/2026 pada 7 November 2026. Setelah surat dikirim, media kembali mengonfirmasi pada 11 November 2026 dengan mengirimkan salinan surat dalam bentuk PDF. Kharisma kembali menjawab: “siap bang, kami cek dulu.” Pada Senin, 16 November 2026, jawaban serupa kembali diberikan: “siap bang, masih di cek bang, izin.” Lalu pada Rabu, 18 November 2026, saat media menyampaikan bahwa pemberitaan akan segera diturunkan, Kharisma kembali menjawab: “Masih Prose [sic] ya bg, mohon waktu.”
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban resmi atas lima pertanyaan mendasar dalam surat 153. Padahal, persoalan yang dimintai konfirmasi bukan perkara ringan: data 32 TKA China yang tercatat di sistem TKA Online Disnaker Batam, kesesuaian jabatan administratif dengan tugas aktual di lapangan, serta dugaan pelanggaran administratif maupun substantif. Publik mempertanyakan kewajaran 32 TKA dengan mayoritas posisi “tenaga skill” di satu perusahaan, terutama karena rincian data menyebut 5 orang menduduki posisi manajer dan sisanya di posisi engineering, mechanical, control manager, dan control officer.
Informasi terbaru di lapangan juga menyebut PT Big Time Energy sudah tidak beroperasi atau bersiap menutup operasi. Informasi ini belum dikonfirmasi resmi oleh manajemen. Namun, jika benar, persoalan 32 TKA China, kepatuhan izin tinggal, serta nasib karyawan lokal menjadi semakin mendesak untuk dijawab Imigrasi Batam dan instansi ketenagakerjaan.
Dalam waktu bersamaan media juga melayangkan Surat 156/SN-BTM/XI/2026 terkait 360 TKA di KEK Tanjung Sauh dan Surat 152/SN-BTM/XI/2026 terkait deportasi PMI serta pengawasan PT MMS/PT MME. Keduanya meminta konfirmasi tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
Pada surat KEK Tanjung Sauh, media meminta jawaban dalam tujuh hari kerja. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban substantif atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Media menyoroti dugaan penempatan sekitar 360 TKA asal Tiongkok, dugaan kedatangan melalui Pelabuhan Rita Punggur, serta belum dapat dipastikannya keabsahan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan para pekerja. Belum ada penjelasan resmi dari pengelola proyek maupun instansi terkait mengenai status keimigrasian para TKA.
Sementara pada surat kasus deportasi PMI dan PT MMS/PT MME, media meminta klarifikasi dalam lima hari kerja. Surat itu merujuk pada pemberitaan “Kasus PMI Dideportasi dari Singapura: Polda Kepri Siap Konferensi Pers, HRD PT MME Bungkam”, yang antara lain memuat informasi mengenai puluhan PMI yang dideportasi dan paspornya masuk daftar hitam Imigrasi Singapura, dugaan keterkaitan PT MMS dan PT MME, serta temuan Disnaker Batam bahwa PT MME hanya melaporkan satu TKA bernama Kumar Marimuthu.
Media menegaskan surat itu tidak dimaksudkan mengintervensi proses hukum, melainkan semata-mata meminta konfirmasi sesuai fungsi kontrol publik dan asas cover both sides. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban resmi yang substantif atas sepuluh pertanyaan yang diajukan.
Redaksi tetap menjunjung asas cover both sides dan membuka ruang bagi Imigrasi Batam, manajemen PT Big Time Energy, pengelola Proyek KEK Tanjung Sauh/PT BSP, serta PT MMS/PT MME untuk memberikan keterangan resmi.
Namun, publik berhak mendapatkan jawaban yang tegas, bukan jawaban yang terus diulur. Jangan sampai “masih dicek” dan “mohon waktu” menjadi jawaban abadi ketika perusahaan disebut tak lagi beroperasi, ratusan TKA dipersoalkan dokumennya, dan nasib puluhan PMI serta karyawan lokal menjadi tanda tanya.
(Redaksi Sentralnews.com)












