Kalimantan Utara, sentralnews.com – Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI tiba di Kota Tarakan langsung disambut oleh Gubernur Kaltara H. Zainal A Paliwang SH dan WaliKota Tarakan dr. H. Khairul. M.Kes, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Pada Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Senin (12/4) di VIP Room Bandar Udara Internasional Juata Tarakan.
Reses sendiri diketuai H. Ansory Siregar Lc membidangi Kesehatan dan Tenagakerjaan, yaitu dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi ke Kalimantan Utara membahas berbagai tantangan di bidang kesehatan di Kaltara melalui dialog dengan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Daerah hingga dan pemangku kepentingan lainnya di Swiss BelHotel Tarakan pada Senin siang jam 14.00 sampai selesai (12/4).
Sementara di ruang pertemuan di Swiss-Belhotel Tarakan tepatnya jam 14.00, acara di mulai tentu Rombongan / Tim Komisi IX DPR RI di Ketuai oleh H. Ansory Siregar LC langsung membuka acara dialog, turut hadir Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP. Asisten I, Walikota Tarakan dr. H. Khairul. M.Kes, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Dinas Tenaga Kerja Kaltara, Direktur RSUD Kota Tarakan Prov Kaltara. BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, para undangan di Hotel Wesbell Kota Tarakan.
Diawal pembukaan acara, Wagub Kaltara Dr. Yansen. TP mewakili Gubernur Kaltara H Zainal A Paliwang SH menjelaskan Kaltara merupakan daerah langsung berbatasan dengan Negara lain, tentu banyak probelm, baik itu kesehatan dan tenaga kerja, belum lagi saat ini covid-19 di kaltara belum berakhir.
Wagub Kaltara Yansen TP, menyampaikan bahwa Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Yansen menyebutkan hingga 10 April 2021 total kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 11.375 orang.
Meliputi kasus sembuh 10.035 orang atau sebesar 89,7 persen, dan kasus konfirmasi meninggal 182 orang atau sebesar 1,6 persen dari total konfirmasi positif, dan Pemprov Kaltara telah melaksanakan upaya strategis dalam penanganan Covid-19 ini, tentu dengan himbauan yaitu memtaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker baik diluar atau didalam rumah.
Di Kaltara sudah ada post keluar masuk kendaraan baik darat, laut dan udara, dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker jaga jarak, membawa surat bebas covid-19 atau antigen tentu sebagai langkah akurat dalam penanganan Covid-19. Serta strategi peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan kecepatan penanganan di Kaltara, ungkap Yansen. TP.
Masih banyak lagi, untuk diketahui oleh rombongan atau Tim Komisi IX DPR RI misalkan tenaga kerja di Kaltara, khususnya TKI selalu ada aja setiap tahun di pulangkan dari Nunukan lantaran paspor sudah masa
habis, TKI ilegal sehingga ada penyiksaan atau tidak tidak baik terhadap majikan, dan saat ini masih banyak pulang dari Malaysia stres atau gila maka perlu tempat rehabilitasi juga orang-orang pencandu narkoba.
Dalam kesempatan itu, Wagub Kaltara Yansen TP bahwa ketenagakerjaan yang merupakan bagian prioritas pembangunan provinsi, dengan visi dna misi “Pembangunan Pemprov Kaltara tahun 2021-2024 yaitu terwujudnya Provinsi Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera,”.
Jadi sudah jelas Visi dan Misi akan mewujudkan melalui 14 misi serta dirangkum dalam 10 program strategis. Pada misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun.
“SDM yang berkualitas ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. Pada 2020 IPM Kaltara masih berada dalam level tinggi dengan angka sebesar 70.63,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara mencatat jumlah pekerja formal yang dirumahkan dampak dari pandemi Covid-19 sebanyak 707 orang. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara jumlah angkatan kerja di Kaltara pada tahun 2020 mencapai 369 ribu 526 orang.
“Dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,97 persen. Angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen. Meskipun demikian pembangunan balai latihan kerja (BLK), perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif menjadi prioritas Pemprov Kaltara,” lugasnya.
Masih dikatakan Yansen, saat ini perencanaan pembangunan BLK Pemprov Kaltara sudah dilaksanakan. Menurutnya, peran BLK menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan SDM yang berkualitas dan siap pakai dalam menghadapai era globalisasi dan bonus demografi pada tahun 2030.
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kaltara yang kini pemerintah terus berupaya melaksanakan program bangga kencana dengan berkoordinasi antarpihak terkait baik pada tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah kabupaten kota, juga disampaikan Yansen dalam kesempatan tersebut.
Pelaksanaan program bangga kencana tahun 2020 melalui APBD Kaltara dikucurkan sebesar Rp600 juta rupiah.
Alhasil, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja strategis program bangga kencana tahun 2020 berjalan dengan baik. “Keberhasilan ini digambarkan dengan keadaan jumlah penduduk usia produktif cukup besar mencapai 69,95 persen. Ini merupakan peluang bagi Provinsi Kaltara,” sebutnya.
Untuk itu Pemprov Kaltara berupaya memastikan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Sehingga provinsi ke-34 ini bisa berubah, maju dan sejahtera.
“Saya minta kepada pimpinan unit satuan kerja perangkat daerah maupun lembaga yang hadir pada kegiatan ini, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci sebagai masukan kepada Tim Komisi IX DPR RI yang kemudian dapat diimplementasikan menuju Kaltara yang berubah maju dan sejahtera,” pinta Yansen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Anshory Siregar mengungkapkan kunjungan kerja di Kaltara merupakan kali pertama dilakukan Komisi IX.
Ia menerangkan, kunjungan Komisi IX DPR RI sejumlah 13 orang termasuk Hasan Saleh dapil Kaltara bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang telah dikucurkan pada 2020 lalu. Termasuk anggaran pada 2022 mendatang.
“Salah satunya bagaimana vaksinasi dan imunisasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Termasuk ingin mengetahui sejauh mana vaksinasi untuk tenaga kesehatan, dan guru di provinsi termuda ini,” jelasnya.
Pihaknya berharap vakinasi bagi lanjutan usia (lansia) perlu ditingkatkan hingga mencapai 100 persen dari jumlah yang ada. “Intinya paling tidak hal-hal yang paling dasar, apa yang wajib dibangun di provinsi termuda ini. Misalnya kita akan usahakan BLK, karena Kaltara ini kan daerah perbatasan,” ujarnya. (@s)
