Palembang,SentralNews.com – Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) Tingkat Provinsi Sumatra Selatan 2021. Rakor ini bertema “Pembangunan Sumatra Selatan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Menuju Lumbung Pangan Nasional”, yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang , Selasa (6/4/2021).
Gubernur mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, karena pertama kali dilaksanakan dengan dihadiri oleh berbagai instansi yang terkait.
“Pertama kali Rakorwasinkeubang ini dilakukan sebagai langkah teknis untuk meningkatkan peran dan fungsi dari jajaran pemerintah untuk menjadikan Sumsel Lumbung Pangan Nasional,” ujar dia.
Herman Deru mengatakan, kegiatan ini akan membahas secara teknis tentang pengawasan yang akan dilakukan oleh bahaya, serta inspektorat terkait permasalahan-permasalahan yang diungkap secara komprehensif dari hulu ke hilir di Sumsel.
“Bidang pertanian tidak dapat dikerjakan secara parsial, karena permasalahan yang ada sangat komplek dari pertanian sampai regulasi. Pembangunan di bidang pertanian tidak dapat dikerjakan satu instansi saja, harus ada relevansi mulai dari pupuk, infrastruktur, irigasi, saprodi, pascapanen, dan perdagangan- nya, “jelas dia.
Beberapa poin yang disampaikan oleh gubernur yaitu, agar ada optimalisasi pengawasan penyaluran memberikan pupuk, benar-benar sampai ke petani tanpa penyimpangan. Selanjutnya ada perlu edukasi tentang proses pemupukan dengan baik kepada petani. “Kemudian kesiapan infrastruktur penunjang yang ekonomis dan efisien. Serta dukung produktivitas produktivitas bidang pertanian,” lanjut dia.
Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang meyakini kebersamaan semua pihak melalui kegiatan ini untuk membuktikan komitmen bersama, dan kolaborasi untuk menjaga akuntabilitas dan memiliki pembangunan dan keuangan khususnya di Sumsel.
Penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang dibutuhkan komitmen bersama. Pengawasan perlu dilakukan mulai dari perencanaan daerah. Penguatan dan kolaborasi pengawasan intern dirancang untuk melibatkan BPKP, APIP Daerah, dan APH. SDA dan SDM di daerah harus seimbang. SDM harus dipastikan memiliki integritas dengan kejujuran.
“Pentingnya rakorwasin di daerah dilakukan untuk pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. Kami harap sinergi dan kolaborasi antara BPKP, Pemda Sumsel dan APIP di Sumsel tetap terjalin dengan baik,” ujar dia.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Yudhiawan Wibisono mengatakan, kegiatan ini salah satu cara mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi sehingga negara akan lebih maju sebagai bangsa berdaulat. “SDA di sini Indonesia harus diiringi dengan SDM-nya, salah satu yang mendorong hal tersebut maka integritas integritas yang diperlukan,” ujar dia.
Untuk mencegah berbagai penyimpangan pengelolaan negara keuangan, KPK melakukan berbagai upaya pencegahan dalam berbagai sistem pemerintahan.
Turut hadir Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Sudirman, Bupati dan Walikota se-Sumsel, Para Asisten Pemprov Sumsel, dan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bambang Pramono, Kepala BPKP Sumsel, Tri Handoyo, Inspektur Sumsel, Bambang Wirawan, Kadinkes Lesty Nurainy, Karo Humas Protokol, Rika Efianti, dan Kasatpol PP, Aris Saputra. (Adv/Daeng)
