Kalimantan Utara, sentralnews.com – Sambut baik Kunjungan Kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Kalimantan Utara, Gubernur Zainal A. Paliwang hadiri pertemuan dalam rangka pemantauan implementasi kebijakan pertahanan negara di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa luas wilayah Kaltara dapat mencakup wilayah Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Malinau dan Nunukan merupakan dua dari empat kabupaten di Bumi Benuanta yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Batas wilayah bagian barat dan utara kita berhubungan langsung dengan Negara Malaysia, Batas timur berhubungan dengan Laut Sulawesi, dan batas selatan berhadapan langsung dengan Kalimantan Timur,” ujar Gubernur Zainal dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur pada Rabu, (30/6).
Menurut Gubernur Kaltara juga memiliki potensi ekspor, salah satunya dengan negara Brunei Darusallam, sebab “Brunei butuh peternakan, jadi kita kembangkan ternak di Kaltara. Selain itu jalan tembus darat juga akan kita buat nanti,” bebernya.
Pria kelahiran Makassar ini mengaku bahwa Kaltara memiliki tujuh ancaman non militer yang terdiri dari ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi informasi, ideologi, politik, dan legislasi.
“Infrastruktur di Kaltara masih sangat tertinggal dengan daerah lain, kalau dari Jakarta ke Bogor itu tidak sampai satu jam. Kalau dari Krayan ke Binuang itu panjang perjalannya sekitar 60 kilometer ditempuh selama enam jam karena kondisi jalan penuh lumpur setinggi paha,” jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Hilman Hadi Mengetahui keadaan ini, Gubernur Zainal bertekad untuk menyetarakan kehidupan perbatasan di Kaltara. Besar harapannya agar kesulitan masyarakat perbatasan didengarkan oleh pemerintah pusat dan mendapatkan perhatian yang khusus.
“Bisa kita lihat gimana mereka mempertahankan hidup, syukur mereka masih bergabung dengan NKRI. Oleh karena itu saya minta tolong kepada pusat untuk perhatikan jalan di sana,” sebutnya.
“Kami harapkan perhatian pemerintah pusat, semoga jalan jalan di perbatasan Kaltara mendapatkan perhatian khusus. Dulu di Sulawesi juga ada kejadian yang sama seperti di Kaltara, sekarang jalannya sudah mulus. Semoga ini bisa terjadi di Kaltara juga,” pungkas orang nomor satu di Kaltara ini.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Hilman Hadi mengaku bahwa perjuangan masyarakat perbatasan memang harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena pengorbanannya untuk bertahan sebagai bagian dari NKRI bukan hal yang mudah.
“Strategis untuk di perbatasan Kaltara memang harus tetap, kalau tidak ambil langkah kita akan mendapatkan kekalahan dari negara tetangga. Saya pikir sudah 70 tahun kita merdeka, ada orang-orang yang berjuang melewati sepanjang jalan yang rusak itu, ini harus menjadi konsentrasi kita semua,” jelasnya.(as)
