BENGKULU- Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Perum Bulog Divre Bengkulu dan Pengurus Karang Taruna tentang sinergi pelaksanaan penyediaan bahan pangan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Bengkulu.
Penandatangan Nota Kesepahaman ini dilajukan dalam Rapat Koordinasi Karang Taruna Provinsi Bengkulu yang dibuka langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Gedung Daerah Balau Semarak, pada Senin (2/9).
Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu mengapresiasi gerakan karang taruna yang baru satu bulan dilantik ini. Sebelumya karang taruna Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan rapat kerja pada akhir Agustus lalu.
“Saya kira untuk ukuran organisasi kemasyarakatan gerak awal seperti ini harus kita apresiasi karena sangat menjanjikan untuk langkah langkah selanjutnya. Ini peluang yang sangat menjanjikan agar ke depan kemandirian karang taruna dari sisi ekonomi mulai bergerak melalui sektor usaha,” tutur Rohidin.
Sementara, Kepala Divre Bulog Bengkulu, Defrizal. Bantuan rastra bagi keluarga kurang mampu dari pemerintah berakhir pada bulan agustus 2019. Mulai september bantuan tersebut berganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan komoditi beras dan telur dengan nilai sebesar 110 ribu rupiah bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Melalui MOU ini perum Bulog Divre Bengkulu akan bersinergi dan menggandeng karang taruna dalam penyediaan komoditi telur untuk program BPNT.
“Bulog akan sangat terbantu, mudah mudahan ini kerjasama ini akan menjadi barometer awal bagi provinsi lain,” ujar Defrizal.
Dan untuk diketahui, dalam penyaluran rastra, Bulog Divre Bengkulu mendapatkan rangking 1 terbaik se Indonesia.
Lebih lanjut, Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu Andi Meizopan mengatakan, setelah melaksanakan Rakor menindak lanjuti hal ini pihaknya akan mensosialisasikan hasilnya kepada karang taruna di tingkat kabupaten hingga ke desa mengenai peluang kerjasama ini.
Terakhir, Gubernur Rohidin Mersyah berpesan program ini akan berjalan efektif jika koodinasi dengan OPD terkait berjalan baik. Maka kepala dinas/badan diharapkan membuka diri agar pengurus karang taruna mendapatkan peluang, jalur dan informasi sehingga program tersebut dapat dijalankan.ADV
AR01
