Bengkulu, Sentralnews.com- Angka kematian akibat wabah Covid-19 atau Virus Corona di Indonesia tertinggi dibanding negara lainnya, yaitu mencapai 8,37 persen mengalahkan Italia yang 8,34 persen . Setiap hari kasus baru bertambah, hingga hari ini tercatat 514 orang positif terjangkit Covid-19, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia. Virus mematikan dari Wuhan, China ini menyerang tanpa pandang bulu, bukan hanya memburu masyarakat biasa tapi juga Menteri RI dan publik figur Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan social distancing dan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona. Meski Provinsi Bengkulu masih berada dalam zona aman, Virus Corona tidak hanya mengancam nyawa tetapi juga mengancam strata ekonomi masyarakat.
Pakar Ekonomi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Dr. Ahmad Badawi Saluy, SE., MM., CHRA menyebutkan wabah Covid-19 berimbas pada pertumbuhan angka kemiskinan ditengah pemberlakuan lockdown. Mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga melemahnya nilai rupiah yang kini menembus angka Rp 17.000. Selain memerangi Covid-19, pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat kecil dengan memberikan subsidi ril hingga penangguhan bunga hutang. Dan mendahulukan kebijakan prioritas dengan melakukan penundaan pembangunan infrastruktur yang dapat ditunda.
“Kalau misalkan ini berlarut-larut bahkan sampai bulan Juni-Juli karena untuk memulihkan produktifitas masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi tidak instan. Sebetulnya tidak banyak beharap kita ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kalau tadinya ditargetkan pertumbuhan ekonomi misalkan 5% saya pikir dia bisa bertahan saja dalam posisi stagnan, saya justru khawatir kalau pertumbuhan ekonomi sudah misalkan zero kemudian diperparah tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun, ketahanan serta kesehatan masyarakat juga menurun, ini justru akan memacu pertumbuhan angka kemiskinan kemudian meningkatkan angka kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat,” kata Ahmad, Senin (23/3) kepada sentralnews.com.
Pemerintah Wajib Berikan Subsidi Ril (Gratis)
Menurut Ahmad, pemberlakuan lockdown parsial atau lokal (pada hal tertentu) sangat memungkinkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 akan tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah memberikan tindakan prefentif. Salah satunya dengan memberikan subsidi atau kebutuhan pokok kepada masyarakat kecil untuk kehidupan beberapa waktu selama Virus Corona berlangsung. Bahkan menggelar operasi pasar murah saja tidak cukup, sebab operasi pasar murah diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang masih memiliki penghasilan atau tabungan.
“Misalkan dia zero penghasilan (tanpa penghasilan) apa yang bisa dibeli walaupun harganya murah kalau uangnya tidak ada. Oleh karena itu memang harus ada kebijakan yang sangat fundamental berupa bantuan ril termasuk juga kebutuhan obat-obatan segala macam. Penghasilan tidak ada, kebutuhan pokok kurang, gizinya jauh dari sehat, dan itu rawan terjangkit Virus Corona karena asupannya terbatas,” sambungnya.
Penangguhan Bunga Hutang
Selain itu pemerintah menurutnya harus menggunakan instrumen kewenangannya dengan mengurangi tingkat pajak atau keringanan bunga hutang dikarenakan banyak pengusaha atau pelaku UMKM di Bengkulu mengambil pinjaman melalui bank. Penurunan produktifitas ditambah daya beli masyarakat berkurang membuat pelaku usaha tidak bisa membayar bunga hutang
“Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak ada penghasilan ditambah lagi harga menjulang tinggi, oleh karenanya dilakukan kebijakan dari pemrintah terhadap pengelolaan ekonomi negara contohnya pengusaha-pengusaha termasuk masyarakat kecil yang berkaitan dengan lembaga keuangan itu harus menjadi perhatian juga misalkan suku bunganya untuk berapa bulan dibebaskan karena mereka tidak ada produksi,” lanjutnya.
Penundaan Pembanguanan Infrastruktur
Kemudian pemerintah dinilai perlu mengalihkan kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda seperti pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau yang harus dievaluasi agar lebih fokus pada hal mendesak seperti penanganan kasus Covid-19 dengan memprioritaskan kebutuhan kesehatan dan bahan pokok masyarakat.
“Kalau misalkan jalan tol itu digunakan setahun tahun atau dua tahun yang akan datang tidak ada masalah, tapi kalau urusan perut itu tidak dalam satu-dua-tiga hari, itu yang jadi masalah maka harus pandai-pandai pemerintah menggunakan kebijakan mana yang lebih prioritas kepada rakyatnya. Buat jalan itu kan rencananya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakat akan sejahtera kalau situasi dan kondisi masyarakat sekarang seperti ini. Mana kegiatan-kegiatan yang prioritas itu yang didulukan. Mana kegiatan yang bisa ditunda ya tunda dulu,” imbuhnya.
Tak sampai disitu, kekhawatiran merebaknya Covid-19 ini ditakutkan dapat menyaingi krisis moneter pada tahun 1997-1998, lantaran kata Ahmad sangat bergantung pada cadangan keuangan negara, apalagi negara (Indonesia) memiliki hutang yang artinya memiliki kewajiban untuk membayar setiap bulan berserta bunganya
“Kalau hutangnya banyak tanpa ada kebijakan peninjauan ulang terhadap bunga lalu produktifitas masyarakatnya menurun, masyarakatnya juga banyak nganggur, penghasilannya berkurang, daya beli berkurang, nilai uang turun, itu kan sangat berdampak serius terhadap ekonomi. Yang paling parah lagi berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Lcy)
