Kaur, Sentralnews.com- Dikabarkan Bupati Kabupaten Kaur Gusril Fauzi yang saat ini terdaftar sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) di KPU mengelar mutasi pejabat eselon II dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur jelang penetapan Cabup yang akan digelar tanggal 23 September mendatang.
“Sebenarnya saya agak terkejut kemaren itu, menerima lewat hp SK mutasi, dari Kepalah dinas pariwisata pemuda dan olahraga dimutasi sebagai analis Badan Bencana,” kata Jon Harimul yang sebelumnya menjabat Kadispora, Jumat (18/9).
Mendapat surat Mutasi tersebut yang tertuang dalam petikan keputusan Bupati Kaur nonor : 188.4.45-693 Tahun 2020. dirinya menjadi salah satu nama dalam jajaran eselon II yang ikut dimutasi dia merasa itu sudah kewajaran dirinya sebagai pegawai.
“Terkait dengan itu tentu saya selaku pegawai negeri tetap bersyukur kepada tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sumpah bahwa saya bersedia ditempatkan dimana saja yaitu allhamdulilah saya masih jadi pegawai,”
Lanjut “mengenai jabatan saya juga tidak ada permasalahan secara pribadi ataupun secara kedinasan,Jabatan itu adalah amanah dari pimpinan dan itu kepercayaan. “Artinya saya tidak ada mengadakan pembelaan diri, saya menerima secara ikhlas, SK sudah kita terima sore kemaren secara langsung pada Kamis 17 september kemaren sekitar jam 15: 00 Wib,” tutup Jon.
Diketahui dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190. [ogi]
