Bengkulu, Sentralnews.com- Selama menjabat Wali Kota Bengkulu dua periode, banyak terobosan baru yang dilakukan Helmi Hasan melalui program-programnya. Walaupun spektakuler, namun faktanya program-program tersebut terealisasi dengan baik.
Beberapa program mungkin terdengar seperti sulit, atau tidak mungkin untuk diwujudkan, namun Helmi bisa mewujudkannya. Katakanlah salah satunya seperti menaikkan gaji tenaga kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari sebelumnya Rp 750 ribu menjadi Rp 1,5 juta.
Dulu rasanya tidak mungkin. Realitanya, semasa kepemimpinan Helmi hal tersebut menjadi mungkin. Dulu rasanya dengan APBD yang kecil belum memungkinkan juga Kota Bengkulu memiliki rumah sakit, tapi justru di era Helmi lah rumah sakit berdiri. Walaupun mengorbankan kantor wali kota.
Menurut Ustaz Junaidi Hamsyah (UJH), semua itu terwujud dan berjalan baik karena Allah yang berkehendak dan ia yakin Allah pasti menolong pemimpin yang punya cita-cita menjadikan masyarakatnya religius dan bahagia.
“Kota Bengkulu dengan APBD yang relatif kecil saja sanggup membuat gebrakan. Apalagi kalau sudah jadi Gubernur Bengkulu dengan APBD Pemprov,” ujar mantan Gubernur Bengkulu ini.
Dikatakan UJH, sekilas kalau dibaca program-program yang ditawarkan oleh Paslon Helmi Hasan dan Muslihan Diding Soetrisno terkesan spektakuler.
“Padahal kalau dikaji dengan pikiran jernih dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh InsyaAllah akan berhasil,” katanya.
Saat UJH diamanahkan menjadi kepala daerah, 23 tahun Garuda tidak terbang di langit Bengkulu, tapi akhirnya bisa terbang. Kemudian STAIN, bertahun-tahun mau merubah status jadi IAIN akhirnya juga berhasil, dan salah satu pejuang alih status IAIN adalah Helmi Hasan.
“Selain itu, waktu itu dia (Helmi) diusung PAN saya ajak menghadap Menteri PAN RB Azwar Abu Bakar yang juga dari PAN. Alhamdulillah goal, bisa memindahkan embarkasi dari Padang menjadi embarkasi sendiri. Ternyata bisa kok. ENggak ada yang enggak bisa kalau sungguh-sungguh,” cerita UJH.
Dari program-program Helmi-Muslihan, kata UJH, yang mungkin dibilang mustahil soal bandara antar kabupaten. Namun menurut dia itu juga bisa diwujudkan, tinggal mengusulkan untuk Kabupaten Lebong dan Bengkulu Selatan.
“Buktinya bandara di Enggano bisa dibangun. Pekon Sroi di Lampung juga ada bandara. Di Muaro Bungo ada bandara, di Lubuk Linggau juga ada bandara. Saya pikir di Bengkulu Selatan dan Lebong juga bisa. Mengapa di Bengkulu Selatan dan Lebong, karena dua kabupaten ini cukup jauh jaraknya. Sementara Mukomuko sudah ada. Kalau Seluma dan Benteng, tidak mungkin membangun bandara karena sangat dekat dengan kota,” tambahnya.
Selanjutnya program 1 desa 1 ambulans, lanjut UJH, juga sangat mungkin diwujudkan. Tapi tentu tidak sekaligus. Menurut dia, yang utama adalah untuk desa yang jauh aksesnya dari ibu kota kabupaten dan provinsi sehingga warga desa yang selama ini jauh bila ingin berobat, akan tersambung dengan ambulans yang ada. Lalu secara bertahap terus akan dibagikan berdasarkan skala prioritas untuk desa-desa yang sulit terjangkau.
Ia juga menjelaskan program jalan provinsi mulus 100 persen. Menurutnya, untuk mewujudkan hal ini langkah pertama adalah mengedukasi masyarakat agar paham mana jalan nasional, mana jalan provinsi, dan jalan kabupaten.
“Sangat mungkin jalan provinsi dibangun sebab sejauh ini tidak ada penambahan ruas jalan provinsi. Berbeda dengan kabupaten/kota. Tahun 2010-2015 APBD Provinsi Bengkulu masih Rp 2,3 triliun kita bisa menganggarkan mencapai Rp 500 Miliar,” ungkap UJH.
UJH juga menanggapi program 100 ribu lapangan kerja.
“Maknanya bukan membuka kantor dan perusahaan tetapi memanfaatkan segala potensi yang ada. Misal pemanfaatan lahan kosong. Bibit apa yang sesuai, maka pembibitan yang dikerjakan warga adalah bentuk lapangan kerja. Lalu hasil tanaman dengan kualitas yang baik, pembinaan yang baik akan menjadi pangsa pasar bagi mall, penyediaan mini pabrik untuk hasil karet masyarakat, inipun membutuhkan tenaga operasional mesin, pengepul karet masyarakat, transportasi angkutan hasil olahan, dan mini pabrik,” paparnya.
Selain itu, program bantuan bibit ternak, baik pedaging atau pengembangbiakan, semua ini menurut dia adalah lapangan kerja.
“Kita keliru menilai lapangan kerja itu cuma honorer, PTT, dan kerja di perusahaan. Itu buruh namanya, tetapi maksud dari program ini adalah menyediakan lapangan kerja. Berbeda dengan buruh. Masyarakat bisa bertanam jagung, hasilnya diolah buat pakan ikan sehingga petani ikan di kabupaten akan terbantu dengan pakan yang terjangkau, dan imbas dari pendirian pabrik pakan ternak akan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelas UJH.
Ditegaskan UJH, sebenarnya semua yang dijanjikan dalam 20 program Helmi-Muslihan nyaris sudah diterapkan Helmi saat menjadi wali kota. Terlebih di periode kedua, dan masyarakat bisa melihat serta menikmati.
