Palembang, SentralNews.com – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengkukuhkan dan membuka rapat kerja Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinisi Sumatera Selatan di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (5/4/2021).
HD pada menceritakannya menceritakan bahwa pada masa ia digunakan sebagai bupati, ia melihat banyak hal yang mempengaruhi masyarakat dalam menikahkan anak-anak mereka, hal tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaannya peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dipemerintahan.
Terkait hal tersebut, HD yang beroperasi sebagi Bupati pada masa itu mengambil kebijakan dengan membentuk Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) sebagai solusi masyarakat dan pemerintah dalam pemerintahan yang terkait dengan agama, termasuk pernikahan.
HD pun mengatakan, dengan dikukuhkannya APRI di Sumsel, ia berharap agar kerukunan antar agama. “Semoga dengan adanya APRI, kerukunan dapat tercipta dan koordinasi antar agama dapat berjalan dengan baik di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan,” ujar HD.
Melalui APRI juga HD berharap, APRI dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan non fisik dengan membentuk dan membangun pribadi masyarakat yang baik serta menerapkan kebudayaan dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki. HD juga memberikan bantuan kepada APRI berupa gedung dan mobil operasional agar APRI dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya intruksikan Kesbangpol dan biro perlengkapan dan umum untuk memberi fasilitas kepada APRI berupa gedung dan mobil operasional bersifat wajib, jika memungkinkan kita juga akan memberikan motor kepada penghulu yang ada di Sumsel,” HD.
Terkait dengan P2UKD, HD meminta izin APRI Prov. Sumsel untuk memberikan pembinaan kepada mereka agar dapat selalu update terkait dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat APRI, H. Madari mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh HD karena dari 27 Provinsi yang telah melakukan pengukuhan hanya di Sumsel semua biaya dan perlengkapan disediakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada kesempatan itu pula H. Madari mengangkat HD sebagai Bapak Penghulu Indonesia.
Terkait P2UKD, ia mengatakan ini merupakan satu – satunya yang pertama di Indonesia dimana kementerian agama dapat terbantukan oleh kebijakan gubernur tersebut.
“Karena mereka sangat membantu kami dalam menjalankan tugas kami sebagai penghulu untuk menikahkan masyarakat yang jaraknya tidak terjangkau oleh penghulu. Dengan adanya P2UKD ini, kami sangat terbantukan”, ungkapnya.
Turut hadir Kakanwil Kemenag Prov. Sumsel, Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., MA, Ketua APRI Prov. Sumsel, Drs. H. Anwar, M. HI, Staf Ahli Gubernur Bid. Kemasyarakatan dan SDMDrs. Nelson Firdaus., MM, Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel, Kurniawan, Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Abdul Hamid, M.Si, Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, M.Si.Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel. (Adv/Daeng)
